Awas, Jangan Dikemplang

Edisi: 38/23 / Tanggal : 1993-11-20 / Halaman : 83 / Rubrik : EB / Penulis : MWA

BEBAN anggaran pembangunan dan belanja negara (APBN) akibat utang Pemerintah semakin meningkat. Hal ini terlihat dalam realisasi pembayaran bunga dan cicilan utang untuk semester pertama APBN berjalan (April-September 1993). Realisasi itu diperkirakan mencapai Rp 6.738 miliar atau sekitar US$ 3,2 miliar. Ini berarti naik Rp 68,5 miliar (1%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Posisi terakhir pinjaman luar negeri Pemerintah per 30 Juni 1993, sekitar US $ 54 miliar sebagian besar dalam mata uang yen. Sialnya, kurs yen meningkat pesat sejak 1985, sementara pinjaman Pemerintah yang dibikin 10 tahun lalu, justru sudah jatuh tempo alias harus dicicil.

Di pihak lain, penerimaan kita yang diperoleh dari ekspor, umumnya dalam bentuk dolar AS yang nilai tukarnya terhadap yen tak sampai separuh kurs sebelum tahun 1985. Akibatnya, sekitar 1/3 hasil ekspor kita kini tersedot untuk melayani beban utang tadi. Dan debt service ratio (perbandingan antara utang dan penerimaan dari ekspor) meningkat sampai 32%.

Sekalipun DSR tinggi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, Selasa lalu di depan Komisi APBN DPR RI memastikan, bahwa Pemerintah tidak akan mengemplang utang luar negeri. Lalu bagaimana?

Rabu pekan silam, wartawan TEMPO, Max Wangkar, mengajukan sejumlah pertanyaan sekitar utang luar negeri kepada Menteri Ginanjar. Berhubung kesibukannya, pertanyaan itu dijawab pada Sabtu pagi oleh Ginanjar, lewat faks dari Ujungpandang. Petikannya:

Anda telah dengan tegas menolak rescheduling utang-utang luar negeri kita.…

Keywords: -

---

Foto Terkait