Mengapa Mereka Tidak Setuju

Edisi: 41/09 / Tanggal : 1979-12-08 / Halaman : 49 / Rubrik : PDK / Penulis :

MEREKA, berjumlah separuh dari sekitar 2.500 undangan, rupanya tak menduga. Presiden Soeharto, dalam membacakan sambutannya, ternyata menyinggung juga soal "Normalisasi Kehidupan Kampus." Itu terjadi di Gedung Negara Surabaya, akhir November lalu dalam acara puncak peringatan 25 tahun Universitas Airlangga, Surabaya.

Soal NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) memang menarik lagi. Meskipun di sebagian besar universitas (31 dari 47 buah) ia dilaporkan berjalan lancar, suara mahasiswa -- terutama dari UI dan ITB -- masih terdengar menolak.

Setelah beberapa bulan kabar tentang itu tak terdengar, di kampus UI Salemba misalnya, muncul poster-poster yang menghantam BKK (Badan Koordinasi Mahasiswa) lembaga yang sah berdasar NKK. Itu bermula dari kasus Triennial Intervarsity Games di Kualalumpur (TEMPO, 17 November 1979), yang menyebabkan 6 mahasiswa diskors rektor UI. Dan tak hanya di kampus, mahasiswa UI -- juga kemudian ITB -- melaporkan keresahan mereka soal penerapan NKK tersebut ke DPR.

Ulah mahasiswa ini sempat mendorong pihak UI dan P&K, untuk bersama-sama mengadakan satu konperensi pers. Berlangsung sore hari, di Departemen P&K, pertengahan November lalu. Rektor UI Prof. Dr. Mahar Mardjono lengkap membawa Purek, Dekan dan Pudeknya. Di situ kembali ditegaskan oleh Menteri Daoed Joesoef, bahwa NKK tetap akan dijalankan. Sempat pula dikatakannya, bahwa sebagai bagian masyarakat yang mempunyai aturannya sendiri universitas bisa saja menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya.

Yang menarik kemudian ialah yang terjadi di DPR 24 November 25 anggota DPR dari FPP (Fraksi Persatuan Pembangunan) dan FDI (Fraksi Demokrasi Indonesia) mengajukan usul interpelasi yang pada pokoknya menanyakan kepada pemerintah apakah kebijaksanaan mengenai kampus tak seyogyanya ditinjau kembali. Usul interpelasi ini -- hak DPR meminta keterangan langsung dari Presiden mengenai suatu kebijaksanaan pemerintah -- memang dijamin dalam Tata Tertib DPR Ayat 10 Pasal 1.

Tapi mengapa FKP (Fraksi Karya Pembangunan)…

Keywords: -

---

Foto Terkait