Keterbatasan Yang Diikhlaskan

Edisi: 02/03 / Tanggal : 1973-03-17 / Halaman : 44 / Rubrik : MD / Penulis :

ORANG sudah mulai kesal disuguhi berjenis-jenis cara dari buah
pengusaha yang memamerkan dagangannya, sekaligus menawarkannya.
Dalam jumlah yang tidak sedikit pula. Tidak jarang, film
tiba-tiba terputus. Hanya untuk mempelontarkan iklan. Bahkan
film kanak-kanak pun diseling dengan iklan sponsor. Sudah tentu
ini terlalu sangat menguntungkan sang pengusaha iklan sebab
anak-anak lebih peka menghafal iklan luar kepala.

; Dan pada saat itulah Menteri Penerangan Budiarjo muncul. Depan
Komisi I DPR pertengahan Januari kemarin ia menyatakan iklan
TVRI akan dibatasi. Mengambil contoh majalah Lif yang
gulung-tikar gara-gara kalah bersaing dengan televisi, ia
berniat menaikkan tarif iklan TV-RI. "Agar tidak mematikan
nafkah koran-koran yang sebagian besar didapat dari iklan"
begitulah kira-kira alasannya.

; Nomor 215

; Meskipun akan dibatasi dengan menaikkan tarif, namun sebagai
media yang paling efektif, televisi toh bakal kebanjiran iklan
juga. Dengan SK Menpen No.54-B/71, TVRI memang bukan usaha
komersiil, walaupun setiap tahun Dr Umar Kayam, Dirjen Radio
TeIevisi dan Film yang lama yang memelopori iklan sponsor, baik
di TVRI maupun RRI. Maksudnya tidak lain untuk mencukupi
ongkos-ongkos.

; Agaknya uang yang didapat dari iuran pesawat tivi, otorisasi
anggaran rutin dan anggaran pembangunan masih juga belum
mencukupi kebutuhan. Sampai-sampai Keputusan Presiden No.215/63
menjadi dasar bagi kebijaksanaan bahwa semua hasil iklan TVRI
untuk pembiayaan TVRI sendiri.

; Kalau pendapatan TVRI yang sepenuhnya tidak menjadi bagian dari
anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen Penerangan itu kurang
bagaimana? Mestinya ditutup oleh anggaran resmi. Kalau lebih,
memang belum ada peraturan bagaimana penggunaannya. Dan kalau
defisit wajar kalau ditutup oleh Pemerintah. Maklumlah, ini
milik Pemerintah, bukan perseroan swasta yang cari untung.

; "Pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa tivi memamg memerlukan
bantuan. Ini suatu kemajuan", ujar Ir Soemrtono Kepada TEMPO
Direktur Televisi seluruh Indonesia itu memperinci pendapatan
sepanjang 1972. "Subsidi Pemerintah sebesar Rp 65 juta, dari
Pelita Rp 200 juta; hasil iklan adalah Rp 400 juta, dan dari
iuran Rp 300 juta" .

; Apakah dengan jutaan uang itu boleh dititipkan harapan bahwa
siaran bakal meningkat mutunya? "TVRI tidak hanya di Jakarta.
Status pusat buat Jakarta berarti mengandung kewajiban ikut
mengembangkan daerah" jawab Soemartono Medan dan Ujung Pandang
misalnya, setelah mendirkan stasion pemancar serta-merta
menyerahkan urusan kepada Direktorat Televisi.

; Dengan kata lain jutaan rupiah yang agak mentakjubkan itu tidak
hanya menumpuk di Jakarta saja. Barangkali boleh dirasa ajaib
juga, sementara stasion pemancar Jakarta belum lagi seluruhnya
sempat mengatur nafas pada giliran yang sama dipundaknya
tersangkut beban daerah. Gambaran yang konon sama seperti halnya
pada Perusahaan Listrik Negara.

; Boleh jadi pembangunan stasion pemancar di daerah telah melalui
perhitungan teknis yang matang. Barangkali persiapannya sudah
makan waktu 30 bulan, namun itu bukan satu-satunya syarat
pertama. Ada satu lagi: hari-hari pertama televisi di udara,
sedikitnya perlu tersedia 10 ribu pesawat penerima. Kebutuhan
yang sehat bagi satu stasion pemancar - minimal memerlukan 30
ribu pesawat penerima. Baru kemudian boleh bicara bagaimana
mengatasi biaya eksploitasi.

; Bagaimana di daerah-daerah'? "Di Ujung Pandang jumlah pesawat
penerima baru berkisar di bawah 3 ribu buah. Di Medan sekitar 3
ribu", jawab Soemartono. Dan dengan nada prihatin ditambahkannya
"Hal serupa ini tentu meminta perhatian kita juga".

; Tiga Kelompok

; Perhatian memang ada. Dirjen Radio, Televisi dan Radio Sjamsoe
Soegito pernah menyatakan bahwa pada Pelita II nanti TVRI akan
menjelma menjadi Perum atau Perusahaan Umum. "Pengelolaannya
dapat lebih demokratis", tulis…

Keywords: -

---

Foto Terkait