Sambil Menanti Undang-undang Hawa

Edisi: 17/03 / Tanggal : 1973-06-30 / Halaman : 48 / Rubrik : AG / Penulis :

UNDANG-UNDANG, perkawinan ? Tidak begitu sederhana persoalan
yang - meskipun umat muslimin Indonesia merasakan sekali
perlunya satu pegangan yang pasti dalam masalah NTR.
Saudara-saudara mereka yang beragama Kristen atau Katolik
misalnya, sudah punya aturan perkawinan tinggalkan zaman Belanda
dulu. Padahal, tanpa Undang-Undang Perkawinan yang menyangkut
sebagian terbesar penduduk negeri ini, nasib babu-babu dan
"rachmawati-rachmawati" lainnya boleh tergilas begitu saja (lihat:
Untuk siapa kalau bukan untuk wanita).

; Keluhan terhadap kepincangan dalam perkawinan itu kabarnya sudah
lama ada dalam sejarah pergerakan kami wanita. Dan usaha yang
dijalankan tercermin dalam beberapa tahap. Setelah Kemerdekaan,
diadakan perbaikan Undang-Undang No. 22/1946. Perbaikan itu
menghasilkan UU No. 34/54 yang menyatakan berlakupya NY. IDA AYU
PIDADA.

; Mau upacara adat silahkan peraturan mengenai pencatatan nikah
talaq dan rujuk tersebut untuk seluruh Indonesia. Ini
undang-undang, baru bicara soal formalitas perkawinan. Akan
materinya belum ada, kecuali menyandarkan pada buku-buku figh.

; Harapan Hawa

; Dari itu pada 1950 pemerintah membentuk Panitia Penyelidik
Peraturan Perkawinan, yang dipikuli tugas meninjau kembali semua
peraturan mengenai perkawinan dan menyusun RUU yang sesuai
dengan keadaan sekarang. Dan lahirlah RUU Pokok Pernikahan Ummat
Islam yang diajukan Departemen Agama tahun 1967, dan RUU Pokok
Perkawinan (nasional) garapan Departemen Kehakiman tahun 1968.
Sebelumnya Tap MPRS XXVIII/IvIPRS/1966 menyerukan segera
diadakannya undang-undang perkawinan yang bersifat nasional.
Yang hendak dicapai oleh undang-undang itu adalah unifikasi dan
kedaulatan hukum dalam batas tertentu, artinya dengan membuka
kemungkinan adanya perbedaan peraturan khusus sesuai dengan…

Keywords: -

---

Foto Terkait