Teka-teki Pelabuhan ; Merubah Orientasi Sentralistis

Edisi: 20/03 / Tanggal : 1973-07-21 / Halaman : 44 / Rubrik : EB / Penulis :

DALAM yang sudah mencapai dasawarsa, mungkin sudah sepantasnya
pensiun. Didirikan oleh pemerintahan kolonial tahun 1883 --
setelah pelabuhan tradisionil kota Betawi, Pasar Ikan, menjadi
dangkal akibat endapan lumpur -- belum pernah pelabuhan RI yang
utama ini Tanjung Priok -- sempat beristirahat. Malah tanpa
pernah mengalami pembangunan atau pembedahan yang berarti.
Padahal terdorong oleh berbagai sebab dan alasan yang sifatnya
ekonomis maupun non-ekonomis, ke sinilah mengalirnya porsi
terbesar dari seluruh kebutuhan negara ini yang harus dikapalkan
dari luar negeri. Berbeda dengan di zaman penjajahan ketika
pelabuhan-pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Makassar sebagai
"pintu-gerbang maritim" kawasan Indonesia bagian Timur, masih
merupakan pesaing-pesaing yang cukup berarti bagi Tanjung Priok,
maka justru di tahun-tahun belakangan ini dipaksa menampung
lebih dari 70% dari seluruh impor Indonesia.

; Ujungpandang Liwat Priok

; Dan sebab-sebabnya, selain dapat ditemukan di dalam negeri
sendiri juga ada yang masih berada di luar kekuasaan kita.
Misalnya rute-rute pelayaran asing yang lebih suka menyetor
seluruh pesanan berbagai-bagai daerah di Indonesia di Tanjung
Priok saja, untuk selanjutnya dioperkan pada
perusahaanperusahaan pelayaran nasional yang membagi-bagikannya
ke pelabuhan tujuan yang bersangkutam Hal ini ada hubungannya
pula dengan ukuran kapal-kapal lintas samudera yang dari tahun
ke tahun semakin besar dan dalam dan mungkin tidak mampu lagi
bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang bukan ukuran pelabuhan
samudera. Bayangkan saja, kapal pengahgkut beras dari Pakistan,
Jepang atau Amerika Serikat yang datang ke Indonesia membawa 10
sampai 15.000 ton beras di mana sudah termasuk jatah-jatah kecil
a 200 sampai 350 ton untuk pelabuhan-pelabuhan seperti Palembang
dan Padang. Untuk jenis komoditi yang begini Badan Pengusahaan
Pelabuhan Priok tidak perlu terlalu pusing sebab di sini
diperkenan kan mengadakan pembongkaran langsung ke atas truk,
yang setrusnya langsung ke luar dari Priok dan membawa ratusan
karung beras impor itu ke gudang-gudang Dolog atau Bulog.
Selanjutnya Buloglah yang menetapkanberapa besar jatah untuk
masing-masing daerah, dan mengapalannya di pelabuhan Nusantara
Tanjung Priok atau lewat pelabuhan Pasar Ikan. Namun untuk
jenisjenis barang impor yang tidak diperkenankan langsung
dibongkar ke truk untuk disimpan di gudang-gudang entrepot di
dalam maupun di luar pelabuhan, paling kurang masih makan waktu
5 hari sebelum barang bisa diangkut dengan kapal-kapal nasional
ke pelabuhan-pelabuhan tujuan di daerahdaerah. Itupun kalau ada
kapal-kapal antarpulau yang segera dapat memuat barang-barang
itu dan berangkat. Padahal dari polemik antara pemilik-pemilik
kapal ini dengan Bapindo yang bertugas memberikan kredit untuk
rehabilitasi pelayaran nasional bahwa keadaan kapal-kapal milik
INSA belumlah semulus seperti apa yang diharapkan.

; Tapi terlepas dari kecenderungan perusahaan-perusahaan pelayaran
asing yang tergabung dalam kartel-kartel yang mampu menentukan
hitam-putihnya rute dan tarif angkutan pelayaran internasional,
pertumbuhan pola perdagangan, investasi dan birokrasi
pemerintahan pun semakin berat terpusat di Jakarta. Ini dapat
dilihat dari angka-angka jumlah proyek-proyek PMA dan PMDN yang
disetujui dan direalisir di Jakarta darl sekitarnya selama 6
tahun belakangan ini. Hal ini diperkuat pula oleh ucapan seorang
pengusaha EMKL di Priok yang menunjukkan banyaknya invoerpas
barang-barang PMA dan PMDN yang harus diurusnya dari semua jenis
barang impor yang ditanganinya. Paling banyak, begitulah. Tapi
anehnya, seperti yang dikemukakan Ir Subekti, pejabat Bappenas
yang ditugaskan mempelajari sebab musabab timbulnya kongesti di
Priok, "sekarang ini barang proyek untuk Ujungpandang misalnya
harus dibongkar di Priok"! Mungkin saja hal ini memang disengaja
oleh penanam modal atau kontraktor yang menangani proyek itu,
sebab seumpama terjadi perselisihan faham dengan fihak Bea Cukai
tentang berapa besar pembebasan bea masuk yang dibebankan pada
barang itu, dengan mudah itu dapat diurus ke kantor Besar Bea
Cukai di Jakarta. Atau kalau perlu, langsung ke Departemen
Keuangan setelah dilaporkan ke Badan Koordinasi d/h Panitia
Penanaman modal. Begitu pula segala urusan-urusan pembiayaan
sebelum dan sesudah menimpor barang rasa-rasanya lebih cepat
diurus di Jakarta dari pada di daerah.

; Kongesti-Bisnis

; Keruwetan karena banyaknya barang mengalir ke sini tambah kacau
lagi lantaran ada yang sudah menjadikan "kongesti semacam
bisnis" bak kata Haznam, Sekjen Shippers Council of Indonesia
(SCI). Ir Subekti pun berpendapat demikian.…

Keywords: -

---

Foto Terkait