Kamar-kamar Hotel Kosong...

Edisi: 44/04 / Tanggal : 1975-01-04 / Halaman : 46 / Rubrik : EB / Penulis :

PARA juragan hotel mewah terhenyak. Terutama di Bali. Masalah
kamar kosong sesuai PATA, kini makin terasa. Seperti disulut,
perang tarif pun berkobar selama 8 bulan terakhir: Sampai ada
yang kasih potongan 60%. Namun musibah itu, seperti kata RM
Djoko Mursahid dari Bali Seaside. Cottage, "hanya dialami
hotel-hotel yang belum punya nama". Dan minggu lalu RM
Soerjosoemarno SH, direktur operasi & pemasaran PT HII
memperkuat anak-buahnya itu. "Hotel-hotel kami mempertahankan
standar kelas satu. Perang tarif hanya dilakukan oleh
hotel-hotel yang panik.

; Menjelang dan sesudah PATA, pemerintah memberi peluang tumbuhnya
usaha perhotelan. Sampai akhir 1973 jumlah kamar tak lebih dari
6.500. Tapi menjelang akhir 1974 mencapai 12.000, di antaranya
5.600 dan 1.200 di Jakarta dan Bali. Sedang Surabaya, Yogya dan
Bandung masing-masing tambah 700, 600 dan 750 kamar. Kenaikan
itu tak sebanding dengan jumlah toris (asing) yang masuk. Tahun
1973 yang piknik kemari sekitar 273.303, tahun berikutnya
diharapkan 312.000, atau naik 16%. Sementara-pertambahan kamar
lebih dari 200%, tentu saja tingkat penempatan rata-rata tahun
1974 hanya mencapai- 35% (Bali) dan 42% (Jakarta). Ini tak
berarti semua hotel bernasib buruk. Ada yang tingkat
penempatannya cuma 15 atau 17% tapi ada pula yang 85%.

; Benang Emil

; "Jadi apa artinya tingkat penermpatan yang tak merata?" ujar
Rudy Kaligis, presdir. Antar ruang dan wakil pimpinan ASITA. Dan
ketua IHRA, Sri Budojo menaksir tahun ini akan terdapat lebih
banyak lagi kamar kosong. "Ketika keluar UU no.6/69, memang ada
prioritas dan fasilitas buat sektor pariwisata. Tapi mulai 1974
tidak lagi", kata nyonya Herawati Diah pemilik hotel Aryaduta.
"Sementara kita kelabakan memburu tamu, izin membangun hotel
baru seperti Mandarin, Hilton, Tokyu, masih juga keluar". Masuk
akal kalau H. Sutjipto SH - dirut PT Wisma Kartika yang sahamnya
100% di tangan Induk Koperasi Angkatan Darat - mengusulkan agar
izin itu distop. Suara senada juga keluar dari orang pertama PT
HII. "Hotel-hotel itu jangankan mengembalikan kredit, membayar
bunga saja susah. Malah ada yang tak bisa membayar listrik",
kata Letjen R. Soerjo Wirjohadipoetro.

; Meski begitu, nyonya Diah masih melihat titik terang. "Tahun
1970 Singapura pernah mengalami nasib seperti kita sekarang.
Tapi 4 tahun kemudian bisa menanggulanginya. Kita, mungkin tahun
1978 juga baru bisa mengisi kamar-kamar kosong itu", katanya.
Soal jangka waktu 4 tahun itu, rupanya WJ. Prajogo Dirjen
Pariwisata merasa ayem ketika Presiden Soeharto berniat
menempatkan pariwisata sebagai, sumber devisa nomor 4. Caranya,
antara lain…

Keywords: -

---

Foto Terkait