Anti-penyelundupan: Hasil, Harapan...

Edisi: 07/06 / Tanggal : 1976-04-17 / Halaman : 48 / Rubrik : EB / Penulis :

RESTORAN-RESTORAN Indonesia sepanjang pantai Singapura
belakangan ini kebanjiran tamu, kebanyakan adalah pedagang
Indonesia. Mereka mengungsi ke Singapura, semenjak perang anti
penyelundupan dicanangkan Presiden Soeharto awal Pebruari lalu.
Dan kapal-kapal Singapura yang sering hilir-mudik ke Jakarta,
Palembang dan Medan kini banyak yang nongkrong di Telok Ayer.
Menanti angin baik, buat melanjutkan tradisi yang sudah terbina
sejak hari-hari Konfrontasi 12 tahun lalu. Begitulah wartawan
Singapura Ho Kwon Ping melukiskan suasana di bandar Asia
Tenggara itu dalam majalah beken Far Eastern Economic Review, 26
Maret lalu.

; Tapi mereka boleh menanti datangnya angin baik itu mungkin
sampai tua. Hingga minggu lalu sudah 36 orang yang
di-Nusakambangan-kan. Sayangnya, dua jagoan tekstil yang kesohor
di Jakarta, Nico J. Mohan yang agen Levi's dan Gobin H. Chattani
yang agen Jeans West yang diduga menyelundup sudah sempat lolos
ke Singapura.

; Hasilnya sudah mulai kelihatan. Menurut Menteri Penerangan
Mashuri, penerimaan Bea Cukai bulan Maret mencapai Rp 11,7
milyar. Berarti ada kenaikan Rp 4,5 milyar dibandingkan dengan
penerimaan bulan Pebruari 1975 -- ketika perang melawan
penyelundup baru saja dicetuskan -- yang hanya Rp 7,2 milyar.
Padahal arus pengurus dokumen PPUD (invoerpas) di Priok sejak
bulan Pebruari merosot sampai rata-rata 200 PPUD sehari.
Sebelumnya bervariasi antara 250-300 dokumen sehari. Berarti
pemasukan negara buat setiap dokumen -- baik bea-masuk, tambah
bayar, denda koreksi -- meningkat beberapa kali lipat
dibandingkan dengan sebelum kampanye anti-penyelundupan
(administratif) dicetuskan. Tapi di fihak lain,mengapa harus
mengurus barang mengendor?

; Ternyata banyak importir tak mau mengeluarkan barangnya. Takut
"di-Cakung-kan" -- dipindahkan ke tempat yang belum beres
dokumen-dokumen masuknya. Tapi di fihak lain, beberapa aturan
baru ikut memperlambat pengeluaran barang di pelabuhan.
Dilatarbelakangi oleh banyaknya penyalah-gunaan fasilitas
PMA/PMDN untuk penyelundupan barang impor, pengeluaran
komponen-komponen perakitan (asembling) yang sudah dipreteli
100% (CKD -- (completely knocked-down)pun harus punya surat
rekomendasi departemen teknis. Misalnya untuk industri
elektronika dari Dirjen Industri Logam & Mesin (ILM). Ini makan
waktu seminggu, dan biaya ekstra Rp 10 ribu -- resmi, pakai
kwitansi. Akibatnya ada perusahaan elektronika yang kehabisan
bahan baku dan komponennya karena pengeluaran barang dari Priok
makan waktu sebulan. Terpaksa perusahaan merumahkan sebagian
karyawannya, yang belum berhasil memetik keuntungan dari pasaran
yang sedang dibersihkan dari saingan barang-barang selundupan.

; "Ada pula spekulan-spekulan yang membonceng pada usaha
penertiban ini", kata Dirjen Bea Cukai, Tahir yang ditemui TEMPO
di kantornya. Sejak ia mulai memangku jabatan Dirjen Bea Cukai,…

Keywords: -

---

Foto Terkait