Jenderal Anti-judi Pilihan Istana

Edisi: 19/34 / Tanggal : 2005-07-10 / Halaman : 26 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Patria, Nezar

PERSAINGAN itu usai sudah. Meski sama-sama pernah dijagokan, dua jenderal polisi itu kini duduk bersebelahan dan bersalaman dengan wajah girang. Di lapangan Cikeas Udik, Bogor, tempat acara Hari Bhayangkara dirayakan pada Jumat pekan lalu, satu defile polisi berseragam cokelat melintas dengan suara sepatu berderap. Dua perwira bintang tiga itu, Sutanto dan Adang Daradjatun, seperti juga para jenderal polisi yang turut hadir, dengan sigap memberikan hormat.

Adang adalah Wakil Kepala Polri, sedangkan Sutanto adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Keduanya sempat disebut sebagai calon kuat orang nomor satu di Markas Besar Polri, menggantikan Kepala Polri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar. Tapi sepucuk surat sudah dilayangkan Presiden ke DPR RI, Senin pekan lalu. Surat itu menggosok bintang di pundak Sutanto jadi kian berkilau. Presiden, dalam surat itu, menyatakan Sutanto calon tunggal Kapolri. Dia akan menggantikan Da'i Bachtiar yang telah bertugas selama empat tahun kurang empat bulan.

Tentu saja surat dari Istana itu seperti mengunci langkah para kandidat lain. Bendera Adang Daradjatun, misalnya, tak berkibar lagi. Lalu, ada juga nama Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara. Kesempatan bekas Kepala Polda Metro Jaya yang kini menjabat Kepala Bagian Reserse dan Kriminalitas di Mabes Polri itu juga jadi tipis.

Di Cikeas Udik, setelah upacara milad Polri yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai, Sutanto pun langsung disalami banyak perwira. Terlihat Makbul Padmanegara memeluknya akrab. Koleganya yang lain seperti Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Dadang Garnida, dan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Inspektur Jenderal Farouk Muhammad tertawa lebar.

Jalan lempang bagi Sutanto kini terbuka. Pekan ini, dia tinggal melewati satu pintu lagi sebelum dilantik oleh Presiden. Setelah sepekan menjaring pendapat dari publik, DPR mengujinya sebagai Kapolri lewat uji kelayakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus mendapat persetujuan parlemen. Tapi bisa dipastikan, kali ini Sutanto melaju hampir tanpa ganjalan.

Dua partai besar di Senayan juga sudah mengambil sikap. PDI…

Keywords: -

---

Foto Terkait