Pudarnya Demokratisasi Pilkada

Edisi: 21/34 / Tanggal : 2005-07-24 / Halaman : 98 / Rubrik : DMS / Penulis : Wijaya, Agung


PILKADA, yang diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Undang-Undang Pemda), sebenarnya telah sesuai dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Namun, materi yang mengatur pilkada pada Undang-Undang Pemda tersebut--Pasal 56 hingga Pasal 119--dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan Pasal 22E UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Sehingga, seolah-olah pelaksanaan pilkada langsung dapat menyimpangi asas pemilihan umum yang luber dan jurdil.

Pelaksanaan pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Pemda itu juga bisa dianggap bertentangan dengan prinsip independensi…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

I
Ibarat Menunggu Godot
2005-07-24

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) ditunggu banyak orang dengan antusiasme tinggi. ada harapan bahwa pilkada…

Rp. 15.000
D
Dua Wajah dalam Pilkada
2005-07-24

Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat memperbaiki representasi politik rakyat. faktanya, pemilihan itu tak mencerminkan keinginan…

Rp. 15.000
P
Pilkada: Kegagalan 'Crafting Democracy'
2005-07-24

Sejak 1999 dan menjelang sidang tahunan mpr 2000, cetro (centre for electoral reform), yang didukung…

Rp. 15.000