Juwono Sudarsono: Kasus Koesmayadi Karena Sistemnya Belum Berjalan

Edisi: 20/35 / Tanggal : 2006-07-16 / Halaman : 44 / Rubrik : WAW / Penulis : Zulkifli, Arif , Dyatmika, Wahyu , Parera, Philipus

MUNGKIN sudah dari "sononya", Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, 64 tahun, kalem dan tidak meledak-ledak. Ia memanggul tugas berat membereskan bisnis TNI, yang selama ini lebih banyak dipakai untuk memperkaya jenderal-jenderal ketimbang mensejahterakan prajurit. Selagi tugas itu belum selesai, 145 pucuk senjata ditemukan di rumah almarhum Brigadir Jenderal Koesmayadi, Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sebuah kasus yang menunjukkan betapa amburadulnya proses pengadaan barang di tubuh TNI.

Toh, Juwono tetap kalem. Selain kasus Koesmayadi secara langsung tidak berada dalam tanggung jawabnya, ia melihat persoalan ini bukan hal baru. Sejak dulu, katanya, ada perwira-perwira "cekatan" yang punya wawasan niaga melampaui atasannya. "Rekanan bisnis mereka sudah memantau karier perwira ini sejak masih berpangkat kapten," kata Juwono.

Menjadi Menteri Pertahanan di bawah dua presiden, SBY dan Gus Dur, Juwono tahu persis apa yang harus dilakukan: melakukan pembenahan bertahap dan tidak tergesa-gesa. Mungkin itu pula yang membuat banyak orang tak sabar pada bekas Dekan FISIP UI itu. Ia dianggap terlalu bersimpati pada TNI, bahkan dianggap "lebih militer daripada militer sendiri". Juwono menanggapinya dengan senyum.

Ditemui di kantornya sehabis menggelar rapat dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan soal pembenahan bisnis TNI, Kamis pekan lalu, Juwono tampak rileks. Menolak sesi foto, ia malah menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol ngalor-ngidul sehabis wawancara. Berikut petikan percakapan Juwono dengan wartawan Tempo Arif Zulkifli, Wahyu Dyatmika, dan Philipus Parera.

Apa hasil rapat Anda barusan?

Kita harapkan pada 17 Agustus nanti ada peraturan presiden yang menunjukkan komitmen dari Departemen Pertahanan (Dephan) dan Markas Besar TNI (Mabes) bahwa yang disebut bisnis TNI itu akan betul-betul diambil alih (Departemen Pertahanan).

Proses pengambilalihan ini dipercepat setelah ada kasus Koesmayadi?

Kasus Pak Koesmayadi itu persoalan sendiri menyangkut penyimpangan prosedur administrasi di Angkatan Darat. Saya kira di tiap-tiap angkatan, seperti juga di pemerintahan, selalu ada tokoh-tokoh yang di luar jalur.

Menurut Anda, mengapa kasus Koesmayadi bisa terjadi?

Saya sudah mendengar kasus-kasus serupa di kalangan TNI sejak masih di perguruan tinggi tahun 1960-an. Ada pribadi-pribadi yang cekatan dalam berhubungan dengan pengada senjata baik resmi maupun tidak. Paling banyak di AD, karena orangnya banyak dan paling berpengaruh secara politis.

Ada pembiaran politik sehingga kasus semacam ini terus terjadi?

Tidak secara khusus, tetapi dulu itu terjadi, misalnya saat Operasi Khusus zaman Ali Moertopo dan Benny Moerdani. Kita semua tahu ada jalur-jalur khusus pengadaan senjata dari dalam luar negeri di luar kendali pimpinan baik panglima maupun kepala staf angkatan darat.

Bisakah penataan kembali bisnis TNI, termasuk pengadaan senjata, mengeliminir kasus semacam Koesmayadi?

Ini over all, terjadi di setiap unit perusahaan.…

Keywords: -

---

Foto Terkait