Filipina Dan Institusi Perwakilan Yang Representatif

Edisi: 42/33 / Tanggal : 2004-12-19 / Halaman : 90 / Rubrik : DMS / Penulis : Prajasto, Anton , ,




Anton Prajasto*)
*) Penulis adalah alumni University of Essex, Inggris, dengan spesialisasi hukum HAM internasional; sempat melakukan riset perbandingan di Institut for Popular Democracy di Manila.
FILIPINA, seperti juga Indonesia, belum lama keluar dari masa otoritarian. Pada 1988, rezim otoriter Marcos jatuh dan sejak itu Filipina diperintah secara bergantian melalui mekanisme pemilihan umum. Setelah Cory Aquino, Ramos, Estrada, lalu G.M. Arroyo untuk kedua kalinya memenangi pemilihan umum. Di antara masa kepemimpinan ini ada berbagai upaya untuk memperpanjang masa pemerintahan melebihi kesepakatan, ada pula sejumlah upaya coup d'etat yang gagal. Bahkan sempat pula terjadi people's power kedua pada masa pemerintahan Estrada.

Memang sudah ada institusi formal untuk demokrasi representatif. Demikian pula dengan hak-hak sipil dan politik. Pemilihan umum telah dilakukan secara berulang. Pers yang bebas dan kebebasan berorganisasi sudah dijamin secara legal. Perangkat…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

I
Ibarat Menunggu Godot
2005-07-24

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) ditunggu banyak orang dengan antusiasme tinggi. ada harapan bahwa pilkada…

Rp. 15.000
D
Dua Wajah dalam Pilkada
2005-07-24

Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat memperbaiki representasi politik rakyat. faktanya, pemilihan itu tak mencerminkan keinginan…

Rp. 15.000
P
Pilkada: Kegagalan 'Crafting Democracy'
2005-07-24

Sejak 1999 dan menjelang sidang tahunan mpr 2000, cetro (centre for electoral reform), yang didukung…

Rp. 15.000