Terminal Tawar-menawar

Edisi: 39/34 / Tanggal : 2005-11-27 / Halaman : 118 / Rubrik : EB / Penulis : Ritonga, Efri , ,

RAPAT di Departemen Perhubungan, Senin pekan lalu, baru saja dibuka. Tapi Menteri Perhubungan Hatta Radjasa sudah berkerut dahi—menahan amarah. Pemicunya adalah isi laporan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo).

Dalam laporan setebal 16 halaman itu disebutkan, hingga 14 November baru satu perusahaan pelayaran asing yang menyesuaikan biaya penanganan terminal (terminal handling charge) dan biaya dokumen ekspor-impor dengan keputusan pemerintah.

Adapun 24 perusahaan pelayaran asing lainnya masih berkukuh mengutip biaya terminal dengan tarif lama: US$ 150 per peti kemas 20 kaki, dan US$ 230 per peti kemas 40 kaki. Biaya dokumen juga masih bertengger di US$ 40 per dokumen.

Padahal pemerintah sejak 1 November sudah menetapkan biaya terminal US$ 95 per peti kemas 20 kaki, dan US$ 145 per peti kemas 40 kaki. Sedangkan biaya dokumen dipatok Rp 100 ribu per dokumen.

”Masa, pemerintah tak dihargai?” ujar Hatta. “Saya minta semua yang hadir saat ini jangan sampai melakukan deal dengan pelayaran asing.” Rapat itu dihadiri pejabat Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, Depalindo, dan Indonesian National Shipowner’s Association (INSA).

Di akhir rapat, Hatta memerintahkan Lambock V. Nahattands, Ketua Tim Pengkajian Tarif Terminal Handling Charge dan Pungutan Lainnya di Pelabuhan Laut Nasional, mengadopsi laporan Depalindo sebagai bahan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk menambahkan daya paksa, Hatta juga meminta administrator pelabuhan tidak melayani kapal milik perusahaan pelayaran…

Keywords: -

---

Foto Terkait