MENGEJAR INVESTASI DAERAH

Edisi: 40/33 / Tanggal : 2004-12-05 / Halaman : 62 / Rubrik : IT / Penulis : Gavindi, M. Insan , Susandijani , Priyanto, Wawan

Otonomi daerah memungkinkan keleluasaan setiap daerah untuk menentukan kebijakan membangun daerahnya sendiri, termasuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia di wilayahnya. Muaranya pada perolehan pendapatan daerah untuk pembangunan kawasannya. Di sini, dibutuhkan kreativitas pemerintah daerah untuk menggiring investasi swasta ke wilayahnya. Padahal, limpahan kewenangan yang besar itu merupakan hal baru buat pemerintah kabupaten. Apalagi, pada bulan lalu terbit undang-undang baru yang mengatur otonomi daerah, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004, hasil revisi UU Nomor 22 Tahun 1999. Jika salah memahami perundangan, alih-alih mendapat aliran investasi dan pendapatan, bisa jadi jerat hukum yang membayangi.

TAK perlu jauh-jauh ke Bali atau Anyer untuk mengumbar kesenangan bermain jet ski, selancar angin, atau berleha-leha di perahu yang mengapung di alun ombak. Pasalnya, semua itu bisa dilakukan di Purwakarta, yang jaraknya sekitar satu jam berkendaraan dari Jakarta. Kawasan Waduk Jatiluhur di Purwakarta semula hanya dikenal sebagai tempat pembangkit tenaga listrik. Sekarang, kawasan itu telah dilengkapi beragam fasilitas rekreasi yang memadai. Mulai dari hotel dan bungalow, bar, restoran, lapangan tenis, rekreasi air, sampai lokasi perkemahan.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun berencana untuk terus melengkapi potensi pariwisata di danau seluas 8.300 hektare itu. Tentu dengan mengikutsertakan investor swasta. Menurut Bupati Purwakarta, Lily Hambali Hasan, rencana tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya tarik daerahnya, sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi Purwakarta, kata Hambali, adalah daerah "segi tiga emas" di persimpangan Jakarta-Bandung dan Jakarta-Cirebon. Tambahan lagi, dalam waktu dekat, ketiga wilayah…

Keywords: -

Rp. 15.000