Menolak Kiriman Parsel

Edisi: 37/33 / Tanggal : 2004-11-14 / Halaman : 27 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


Ada larangan bagi pejabat untuk menerima kiriman parsel. Patut didukung. Tapi apakah perlu tradisi mengirim parsel dilarang?

LARANGAN bagi pejabat menerima kiriman parsel datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat yang dimaksudkan ini adalah seluruh perangkat pemerintah, dari pusat sampai daerah, termasuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, seperti yang dikatakan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, larangan itu tidak disertai dengan sanksi, sifatnya hanya imbauan.

Meski begitu, beberapa pejabat sudah langsung menyambutnya dengan positif. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar menyatakan tidak akan menerima parsel. Bahkan…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000