Transparansi Dana Kampanye

Edisi: 37/33 / Tanggal : 2004-11-14 / Halaman : 78 / Rubrik : KL / Penulis : Lubis, Todung Muly

Todung Mulya Lubis *)
*) Pendiri Center for Electoral Reform (Cetro)

PEMILU legislatif, pemilihan presiden putaran pertama dan kedua, telah berlangsung aman, tertib, dan damai. Presiden dan wakil presiden terpilih pun sudah dilantik dan mulai bekerja. Sebuah kerja demokrasi terlaksana secara mengagumkan, dan Indonesia tiba-tiba menjadi raksasa demokrasi di antara India, Amerika, dan negara-negara Eropa. Sekarang orang tak bisa lagi mencibir bahwa demokrasi di Indonesia adalah "pesta demokrasi" ala Orde Baru yang direkayasa dengan rapi. Demokrasi kita sekarang ini adalah demokrasi yang sama dengan demokrasi universal di negara-negara lain tempat secara bebas suara rakyat menentukan masa depan mereka (vox populi vox dei).

Biaya yang dikeluarkan negara untuk pelaksanaan demokrasi ini jelas sangat besar. Tapi ini tak perlu kita persoalkan karena mengelola tiga kali pemilu tidaklah murah. Hanya, biaya pemilu tentu bukan saja datang dari negara, tetapi justru datang pula dari partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden-wakil presiden, dan pada pemilihan kepala daerah nantinya juga calon gubernur dan calon bupati. Masyarakat, dunia usaha, ataupun perorangan turut juga menyumbang. Saya kira tak ada yang tahu berapa banyak dana yang tertumpahkan untuk tiga pemilu kita tahun ini. Yang pasti, pemilu kita adalah pemilu yang sangat mahal.

Demi transparansi dan akuntabilitas, kita semua perlu tahu berapa besar biaya demokrasi yang kita laksanakan ini. Sayangnya, kita tak akan bisa memperoleh gambaran lengkap dan akurat dari laporan keuangan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tak semua penerimaan dan pengeluaran dilaporkan. Sedangkan audit yang dilakukan juga sangat terbatas pada data-data yang sifatnya juga terbatas. Saya mengatakan ini karena memang perangkat perundangan politik kita--UU No. 31/2002 tentang Partai Politik,…

Keywords: -

---

Foto Terkait