Dana Siswa Mengalir Ke Mana-mana

Edisi: 36/34 / Tanggal : 2005-11-06 / Halaman : 50 / Rubrik : PDK / Penulis : Saeni, Eni , Rosyid, Imron , Amin, Syaiful

DARI Malang, Jawa Timur, kabar itu berembus kencang. Ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch, Luthfi J. Kurniawan, menemukan berbagai bentuk penyimpangan dana bantuan operasional sekolah.

Bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, Malang, Persatuan Guru Tidak Tetap dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, ia mendapati puluhan sekolah memakai dana bantuan untuk membangun infrastruktur. Berbagai pungutan pun tetap dikenakan pada siswa.

Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro, misalnya, kendati sudah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) tetap menarik pungutan Rp 15-25 ribu per bulan kepada setiap siswa. Sedangkan Sekolah Dasar Negeri Purwodadi I menarik dana Rp 10 ribu per bulan dengan dalih untuk pembangunan pagu sekolah. Ada lagi pungutan dengan nama dana infaq seperti di Sekolah Dasar Negeri Kauman. Pungutan itu ditarik sesuai dengan kemampuan orang tua murid.

Masih di Malang, Sekolah Dasar Islam Maarif 01 Singosari juga mengenakan infaq Rp 10 ribu per bulan pada orang tua siswa. Adapun Sekolah Dasar Negeri Pakisjajar 1 di Kecamatan Pakis memakai dana bantuan untuk membangun infrastruktur sekolah.

Di tingkat Sekolah Menengah Pertama, aneka pungutan terhadap siswa dengan berbagai alasan juga masih terjadi. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 menarik Rp 30 ribu per bulan dengan dalih "uang bangunan". Sedangkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bululawang menarik uang sekolah Rp 25 ribu per bulan kepada setiap siswa.

Padahal, berdasarkan petunjuk teknis dari Departemen Pendidikan Nasional, setiap siswa Sekolah Dasar menerima Rp 19.600 dan siswa Sekolah Menengah Pertama memperoleh Rp 27.500 dari dana bantuan operasional sekolah. Sesuai dengan namanya, dana itu digunakan untuk membiayai…

Keywords: -

---

Foto Terkait