Mengharap Pembebasan Kakao

Edisi: 36/33 / Tanggal : 2004-11-07 / Halaman : 120 / Rubrik : EB / Penulis : Kamil, Taufik , ,

Tiga tahun asosiasi komoditas primer meminta PPN dihapus. Departemen Keuangan keberatan.

SEPERTI tikus mati di lumbung, itulah yang terjadi pada perusahaan pengolahan kakao. Empat dari 15 perusahaan pengolah kakao ini harus menutup pabriknya karena bahan baku tak tersedia di pasar. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi daripada harga di pasar internasional.

Aneh memang, karena Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Dari 11 perusahaan yang masih beroperasi pun, kapasitas terpakainya cuma sepertiganya. Mereka semua sepakat menunjuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kakao sebagai biang keladi hancurnya industri pengolahan kakao.

Ketua Asosiasi Kakao Indonesia, Zulhefi Sikumbang, mengungkapkan para pedagang kakao lebih suka mengekspor biji kakao ketimbang menjualnya ke industri pengolahan di dalam negeri. Selain tidak dikenai pajak ekspor, pasar internasional lebih sigap membeli biji kakao Indonesia. Di pasar internasional harga kakao Rp 1.410-1.420 per kilogram, sementara di dalam negeri bisa di atas Rp 15 ribu.

Tingginya harga kakao di pasar lokal tak lain karena produk primer ini dikenai PPN 10 persen. Pengenaan pajak ini didasarkan pada Undang-Udang No. 18/2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN Barang Mewah. Selain kakao, produk primer lain yang dikenai pajak pertambahan nilai adalah cokelat, teh, kopi, lada, kayu, gula, dan karet.

Akibatnya, perusahaan pengolahan kakao…

Keywords: -

---

Foto Terkait