Nurmahmudi Ismail: Semua Tender Akan Transparan

Edisi: 51/34 / Tanggal : 2006-02-19 / Halaman : 46 / Rubrik : WAW / Penulis : , ,

JABATAN menteri dan wali kota ternyata sama dalam satu hal. ”Keduanya tidak menjamin orang masuk surga,” kata Nurmahmudi Ismail, Wali Kota Depok dan mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah tertunda-tunda setengah tahun lebih, 26 Januari lalu ia dilantik menjadi wali kota. Baginya, bagian terpenting dari kedua jabatan empuk itu adalah pelayanan. ”Kalau tidak perform, ya, bakal dicibir orang,” ujarnya.

Menampilkan performa wali kota yang prima ternyata bukan perkara mudah. Apalagi, setelah beberapa minggu berkantor di Depok, ia semakin paham bahwa banyak persoalan harus diselesaikan. Mulai dari sampah, lalulintas yang semrawut, pungli, hingga rendahnya kualitas pendidikan. Toh, Nurmahmudi menganggap semua itu sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kerja keras. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengubah paradigma aparat bahwa mereka adalah pelayan rakyat.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—partai tempat Mahmudi berasal—Depok menjadi prototipe kepemimpinan yang mereka canangkan. Pengelolaan pemerintahan Kota Depok di bawah Nurmahmudi diharapkan bisa menjadi teladan bagi daerah lain. Karena itu, ia pun menegaskan komitmennya pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, antikorupsi. ”Antikorupsi itu amanah,” ujarnya.

Rabu pekan lalu, wartawan Tempo Arif Zulkifli, Untung Widyanto, Widiarsi Agustina, dan Philipus Parera mewawancarai Nurmahmudi Ismail di ruang kerjanya di kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat. Nur mengenakan safari biru yang dekil pada ujung celana—terciprat tanah becek ketika menginspeksi Pasar Kemiri, tak jauh dari kantor wali kota. Di meja, tersaji teh dengan gula diet serta berbagai kue jajan pasar.

Apa yang akan Anda lakukan untuk Depok dalam lima tahun ke depan?

Yang terpenting, mengubah paradigma aparat. Mereka saya ajak untuk sadar bahwa saat ini mereka bukan pejabat, bukan raja lagi, tapi diberi amanah konstituen untuk menjadi pelayan rakyat. Perilaku yang harus ditunjukkan adalah proaktif membaca problem di lapangan, proaktif menyusun alternatif solusi, dan menganalisis potensi Depok.

Itu kan bukan pekerjaan mudah?

Memang harus bekerja keras. Karena tak ikut menentukan APBD 2006, yang bisa saya lakukan adalah mengoptimalkan penggunaan dana, jangan sampai ada yang bocor.

Untuk pembangunan fisik, apa yang akan Anda lakukan?

Saya tak ingin mulukmuluk. Karena dipilih untuk lima tahun, kami berkonsentrasi pada rencana pembangunan jangka menengah, titik.…

Keywords: -

---

Foto Terkait