Juwono Sudarsono: Praktek Titipan Itu Tetap Ada

Edisi: 50/34 / Tanggal : 2006-02-12 / Halaman : 38 / Rubrik : WAW / Penulis : Wijayanta, Hanibal W.Y., Agustina, Widiarsi , Febiana, Fanny

DIA orang sipil pertama yang memimpin Departemen Pertahanan. Dua kali duduk dalam jabatan yang sama pada era berbeda, Juwono Sudarsono, 64 tahun, mengenal betul medan berat yang dihadapinya. Membangun pertahanan negara dengan anggaran supercekak butuh kesabaran luar biasa. Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu perbaikan, wilayah Indonesia yang luas serta ancaman separatisme juga menyita konsentrasi Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Indonesia, itu.

Pekerjaan rumah tak kalah berat bagi Juwono adalah menjalankan amanat UU TNI Nomor 34/2004. Dalam lima tahun, mantan Duta Besar Indonesia untuk Inggris ini harus menyelesaikan restrukturisasi bisnis TNI dan menyiapkan proses masuknya Mabes TNI menjadi satu atap dengan Departemen Pertahanan. Apalagi, TNI dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah kasus kekerasan di Tanah Air.

Rabu dua pekan lalu, Juwono dan jajarannya menggelar Rapat Pimpinan Departemen Pertahanan yang pertama. Selain Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, rapat juga dihadiri semua petinggi departemen. Rapat itu membahas mekanisme baru pengajuan anggaran, juga mekanisme pengadaan alutsista. Tujuannya membenahi mekanisme pengadaan persenjataan, yang selama ini kerap diwarnai korupsi dan katebelece. Kamis pekan lalu, di tengah jadwal yang padat, Juwono Sudarsono menerima Hanibal W.Y.W, Widiarsi Agustina, dan Fanny Febiana dari Tempo untuk sebuah wawancara khusus di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Pekan lalu, Departemen Pertahanan menggelar rapat pimpinan. Apa saja yang dibicarakan?

Sesuai dengan UU Pertahanan Negara dan UU TNI, masalah kebijakan, strategi, dan pengelolaan pertahanan kini dikoordinasi oleh Dephan, terutama soal manajemen anggaran. Jadi, anggaran yang diajukan Mabes tiap angkatan dan Mabes TNI disatukan ke Dephan melalui Dirjen Perencanaan Pertahanan, dan di bawah supervisi sekretaris jenderal. Semua sesuai pedoman umum pertahanan. Inilah yang saya sampaikan ke pimpinan TNI dalam rapim kemarin.

Yang diajukan itu seluruh anggaran, baik yang rutin maupun pembelian senjata?

Ya. Semua anggaran dari tiap angkatan TNI harus diajukan berjenjang melalui Kepala Staf Umum TNI, dikirim ke Mabes TNI, dan diserahkan ke Dephan. Selanjutnya, anggaran itu disusun dengan mempertimbangkan tiga prinsip: pertahanan berdasarkan anggaran, perencanaan trimatra terpadu, dan kekuatan pokok minimum.

Berapa total anggaran yang diterima pada 2006?

Pagu anggaran yang kami terima tahun ini sekitar Rp 28,2 triliun. Terbagi atas TNI Angkatan Darat Rp 9,2 triliun, Laut Rp 4,5 triliun, Udara Rp 4,2 triliun, Mabes TNI Rp 2,3 triliun, dan Departemen Pertahanan Rp 4,5 triliun.

Seberapa besar anggaran ini mencukupi kebutuhan riil?

Sebenarnya kami butuh Rp 54 triliun. Artinya, anggaran ini hanya separuhnya. Tapi kami harus menerima apa adanya karena kami tahu keuangan negara sangat terbatas.

Bagaimana rencana pembelian korvet dan kapal selam? Apakah juga akan direalisasi?

Sudah, karena sudah berjalan sejak 2002. Pertama kali disepakati Februari 2004, waktu KSAL masih dijabat Laksamana Kent Sondakh.

Bagaimana dengan Sukhoi?

Itu juga dipertimbangkan masuk perencanaan sekarang. Sukhoi dengan helikopter Mi-5 dan Mi-17 itu kan sisa-sisa pengadaan yang lepas kendali? Dulu pengadaannya lewat barter dan tagihannya ke saya. Semuanya pokoknya sekitar US$ 200 juta. Tapi saya serahkan ke…

Keywords: -

---

Foto Terkait