Keliru Kompensasi Bau Sampah

Edisi: 33/34 / Tanggal : 2005-10-16 / Halaman : 116 / Rubrik : EB / Penulis : Hadiwinata, Thomas , Siswanto, Ivansyah

PEKAN lalu bukan saat yang menyenangkan bagi Badan Pusat Statistik (BPS). Para pegawai BPS di Surabaya, Solo, Semarang, Mataram, dan Makassar kebanjiran pertanyaan, protes, hingga caci-maki masyarakat yang tak kebagian subsidi langsung tunai (SLT)—Rp 100 ribu per bulan—untuk orang miskin.

Subsidi langsung ini merupakan pengganti subsidi dalam bentuk harga BBM yang murah. Maksudnya, menjaga daya beli masyarakat miskin. ”Supaya mereka dapat membiayai kebutuhannya,” kata Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Bambang Widianto. ”Bukan untuk mengurangi jumlah orang miskin.”

Di negeri gemah ripah loh jinawi ini, dalam hitung-hitungan statistik, mereka yang disebut miskin adalah orang yang pengeluaran per bulannya tak lebih dari Rp 150 ribu. Jika melihat hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun lalu, ada sekitar 15,5 juta keluarga, atau 62 juta jiwa, yang tergolong miskin.

Adalah BPS yang kebagian tugas mencari nama dan alamat 15,5 juta keluarga itu dalam waktu kilat. Untuk mencari data masyarakat miskin di 15 kota penerima SLT tahap pertama, misalnya, BPS hanya kebagian waktu sebulan.

Sebanyak 220 ribu tenaga pencacah direkrut BPS dari luar. ”Kita hanya mengawasi,” ujar Deputi Statistik Sosial BPS, Rusman Heriawan. Saat ini BPS hanya memiliki sekitar 11 ribu pegawai.

Dengan pendataan serba ngebut, tak aneh bila muncul berbagai kekeliruan. Banyak kaum papa yang bukan hanya tak terdata, tapi juga tak tahu ada…

Keywords: -

---

Foto Terkait