Kebijakan Setengah Hati

Edisi: 47/34 / Tanggal : 2006-01-22 / Halaman : 102 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Dharmasaputra, Metta , Raswa, Ewo , Yophiandi

HUJAN interupsi di gedung DPR RI sepertinya tak mengenal musim. Meski masa reses, yang dimulai 10 Desember lalu, baru saja berakhir, sidang paripurna pertama di tahun ini, Kamis pekan lalu, berlangsung riuh. Sejumlah anggota Dewan langsung membombardir rapat dengan interupsi tentang persoalan impor beras, begitu Ketua DPR, Agung Laksono, usai berpidato.

Kubu Partai Banteng langsung mengusulkan voting. Parlemen diminta bersikap dalam soal kontroversi impor beras tahap kedua sebanyak 110 ribu ton, yang rencananya didatangkan dari Vietnam oleh Perusahaan Umum Bulog, bulan ini.

”Hak angket harus segera direalisasikan,” kata Epyardi Asda, anggota Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelum masa reses, usul mengenai hak penyelidikan yang diteken 113 anggota Dewan memang telah diserahkan ke pimpinan DPR.

Usul ini diusung oleh enam fraksi: PPP, PAN, PKB, PKS, PDS, dan PDI Perjuangan. Sekitar 30 anggota DPR lainnya juga mengusulkan hak interpelasi. Namun, kata Epyardi, kedua kelompok telah sepakat mengajukan hak angket. ”Mereka telah bergabung,” kata juru bicara tim hak angket ini.

Buat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, persoalan ini tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi—jika klaim Epyardi benar—usul hak angket kini didukung oleh lebih dari seperempat anggota Dewan, yang totalnya mencapai 547 anggota.

Alarm juga telah dibunyikan Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah. Bukan tak mungkin persoalan penolakan impor beras bakal memicu konflik Presiden beserta jajaran kabinetnya dengan para gubernur dan bupati yang disokong penuh anggota DPRD.

Kekhawatiran itu tampaknya bukan isapan jempol belaka. Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, mengaku telah mengontak Gubernur Sulawesi Utara untuk menahan beras impor yang masuk ke Pelabuhan Bitung. ”Saya juga akan menelepon gubernur lain,” kata Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini, seusai deklarasi Dewan Beras Nasional di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Boikot beras…

Keywords: -

---

Foto Terkait