Deliar Noer: Rekonsiliasi Adalah Tugas Pemerintah

Edisi: 32/34 / Tanggal : 2005-10-09 / Halaman : 132 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : Kalim, Nurdin , ,

Tragedi 40 tahun silam yang penuh darah itu memang masih melukai banyak orang. Dan tampaknya orang Indonesia bukan orang yang mudah memaafkan, dan gemar menyimpan dendam.

Yang jelas, serangkaian perkelahian itu, termasuk tragedi G30S, menyemaikan bibit perpecahan dan harus diselesaikan. Lantas, apa solusinya? ”Harus ada rekonsiliasi,” kata Deliar Noer. Menurut doktor politik itu, rekonsiliasi akan menciptakan suasana bisa saling menerima keadaan. ”Sebab, meski jalur hukum telah ditempuh, persoalan-persoalan itu masih tetap tak selesai,” dosen FISIP Universitas Indonesia dan Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, itu menjelaskan.

Dan rekonsiliasi itu, Deliar menambahkan, merupakan tugas pemerintah. Pemerintahlah yang harus menciptakan suasana hidup rakyat dari Sabang sampai Merauke damai, tenteram, dan saling percaya. Di rumahnya yang asri, pria 79 tahun itu bercerita seputar rekonsiliasi dan perlakuan terhadap orang-orang eks PKI, kepada wartawan Tempo Nurdin Kalim. Berikut petikannya.

Sebetulnya seperti apa konsep rekonsiliasi yang ideal untuk Indonesia?

Menurut saya, harus diketahui dulu apa saja masalahnya. Sebab, ada masalah Semanggi, Trisakti, Aceh, Priok, Ambon. Setelah itu, bergantung pada komisi rekonsiliasi untuk membahasnya. Yang penting, satu-satu dulu masalahnya harus selesai. Barulah konsep rekonsiliasi itu dibahas.

Lalu, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk rekonsiliasi itu?

Di dalam mengadakan rekonsiliasi itu, tidak boleh melibatkan hukuman. Artinya, jika orang bersalah, bagaimana bisa memaafkannya. Kalau seseorang harus diadili dan dihukum, itu lewat pengadilan, bukan lewat komisi rekonsiliasi.

Bila melihat situasi bangsa Indonesia sekarang, apakah rekonsiliasi itu memang mendesak?

Buktinya masih banyak orang bermusuhan karena pengalaman masa lalu. Jalur hukum telah ditempuh,…

Keywords: -

---

Foto Terkait