Slamet Effendy Yusuf: Kpk Bisa Langsung Bergerak

Edisi: 30/34 / Tanggal : 2005-09-25 / Halaman : 44 / Rubrik : WAW / Penulis : Parera, Philip , Agustina, Widiarsi , Budi, Johan

KENDATI sekadar fotokopian, beberapa dokumen yang beredar di gedung DPR RI, dua pekan lalu, lumayan "menggemparkan". Sejumlah nama beken, dan anggota DPR sendiri, tercantum dalam itu dokumen sebagai insan yang punya kerja sampingan sebagai makelar anggaran dana rehabilitasi pascabencana alam!

Kasus ini mencuat di tengah banyaknya daerah tertimpa musibah yang harus segera mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat. Jika dokumen itu benar belaka, satu lagi jenis moral hazard dipertontonkan oleh sejumlah tokoh yang selama ini diharapkan bisa menjadi suri tauladan.

Dalam dokumen itu disebutkan, calo menerima sedikitnya 4 persen dari nilai anggaran--yang miliaran rupiah itu. Inilah imbal jasa "memperjuangkan" anggaran itu agar lolos di DPR. Untuk mengikat imbal-beli itu, sang calo dan bupati/wali kota daerah terkena bencana membuat perjanjian bermeterai Rp 6.000. Pembayaran dilakukan setelah anggaran cair. Ada pula yang memberikan uang muka.

Salah satu yang ikut sibuk meneliti keabsahan informasi calo anggaran ini adalah Ketua Badan Kehormatan DPR, Slamet Effendy Yusuf. Slamet, bersama sepuluh anggota Badan Kehormatan, harus bekerja keras memeriksa sejumlah nama yang tercantum dalam dokumen itu, bahkan mengirim tim ke daerah untuk mencocokkan informasi.

Bagaimana hasil penyelidikan dan temuan Badan Kehormatan? Apa saja kewenangan badan kehormatan para wakil rakyat itu? Slamet Effendy Yusuf menjelaskannya kepada Philip Parera, Widiarsi Agustina, dan Johan Budi S.P. dari Tempo, Kamis pekan lalu.

Sejauh mana hasil penyelidikan kasus percaloan di DPR?

Kami baru memulai proses penyelidikan. Persoalan pertama yang akan kami ungkap adalah bagaimana duduk perkaranya. Pemeriksaan kami berangkat dari dokumen yang berasal dari Saudara Darus Agap (anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi--Red.). Bagi saya, dokumen itu merupakan trigger untuk mengusut kasus ini. Kami terus mencari akar penyebab, mengapa percaloan itu bisa muncul, kemudian polanya seperti apa. Baru kami mengungkap siapa saja yang menjadi pemain.

Siapa yang sudah diperiksa?

Kami sudah meminta keterangan dari Saudara Darus Agap. Selain itu, kami juga memeriksa beberapa anggota DPR, termasuk dari Panitia Anggaran, dan pihak di luar nama yang disebut dalam dokumen itu.

Apa reaksi mereka ketika diperiksa?

Kalau jawabannya sih normatif: terima kasih karena sudah diundang oleh Badan Kehormatan sehingga memperoleh kesempatan untuk menerangkan. Selalu begitu. Karena itu kami mendorong mereka bicara jujur. Kalau mentok di satu fase, misalnya, kami bilang, ya mari kita pause dulu. Setujukah Saudara kalau situasi begini--andai kata benar…

Keywords: -

---

Foto Terkait