Diskriminasi Dalam Undang-undang Pemilu

Edisi: 52/31 / Tanggal : 2003-03-02 / Halaman : 24 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


KESAMAAN hak warga negara untuk dipilih masih dihalangi dalam Undang-Undang Pemilu, yang baru disahkan DPR 18 Februari kemarin. Larangan bagi bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya, orang yang langsung atau tak langsung terlibat G30S-PKI atau anggota organisasi terlarang lainnya, masih tercantum sebagai persyaratan untuk jadi calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Halangan ini bersifat diskriminatif dan melanggar pasal hak-hak asasi dalam konstitusi. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 60 (g.), yang diloloskan melalui pemungutan suara. Yang tidak setuju dan mengusulkan agar persyaratan itu dicoret ialah Fraksi PDI Perjuangan. Namun, usul penghapusan itu dikalahkan dengan suara terbanyak relatif—153 suara—yang…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000