Menuju Damai Di Bumi Serambi

Edisi: 17/34 / Tanggal : 2005-06-26 / Halaman : 76 / Rubrik : DMS / Penulis : Syafa’atun, ,

PADA 18 Mei silam, status darurat sipil yang diberlakukan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam setahun sebelumnya diturunkan derajatnya menjadi tertib sipil. Sedangkan Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BRR), yang akan menangani proses rekonstruksi di Aceh dan Nias, juga telah dibentuk.

Niat baik pemerintah ini tentu saja merupakan berita gembira, khususnya bagi masyarakat setempat. Nasruddin Abubakar, salah satu anggota Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA), menyambut baik perubahan status tersebut. Meski, menurut dia, kebijakan pemerintah itu masih perlu diuji pelaksanaannya di tingkat lapangan. ”Keraguan tersebut terkait dengan kenyataan bahwa di Aceh masih diberlakukan operasi militer. Jadi, ini sangat kontradiktif. Di satu pihak berkeinginan mencabut darurat sipil, tapi di pihak lain militer tetap dipertahankan di Aceh karena, di mata pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih punya kekuatan di Aceh,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Radio Hilversum.

Tak hanya Nasruddin yang menyangsikan soal pelaksanaan status tertib sipil yang diberlakukan di Tanah Serambi ini, tapi juga seorang Otto Syamsuddin Ishak. Bagi pengamat sosial dari Aceh ini, istilah ”tertib sipil” bukan merupakan terminologi hukum, melainkan istilah politik. ”Status ini tidak ada dalam undang-undang,” ujarnya menjelaskan.

Setelah pemerintah memberlakukan status tertib sipil di Aceh, menurut Otto, otomatis operasi militer pun tidak lagi mempunyai payung hukum. Dia meminta kepada para aktivis hak asasi manusia agar memantau pola operasi yang kemungkinan akan muncul di Aceh pasca-status tertib sipil…

Keywords: -

---

Foto Terkait