Siti Fadilah Supari: Rakyat Miskin Tak Tersentuh Pelayanan Kesehatan

Edisi: 17/34 / Tanggal : 2005-06-26 / Halaman : 100 / Rubrik : WAW / Penulis : Hakim, Jalil , Anom, Andari Karina ,

Sebagian besar wilayah yang penduduknya terserang penyakit itu disinyalir tidak menjalankan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program yang dikelola ibu-ibu di lingkungan rukun warga itu diakui mampu mendeteksi, bahkan mencegah, mewabahnya penyakit tadi.

Mandeknya program Posyandu dan PKK di berbagai daerah antara lain karena pemerintah pusat tidak lagi mengucurkan dana. Mereka beranggapan program itu menjadi tanggung jawab kepala daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, juga dianggap lamban menangani kasus tersebut. Namun, tudingan itu ditampik Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Ia menjelaskan apa yang terjadi di lapangan. Sebagai dokter yang pernah bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), ia paham benar urusan Posyandu dan PKK.

Kepada Jalil Hakim dan Andari Karina Anom dari Tempo, Siti Fadilah Supari menjawab berbagai tudingan itu. Berikut petikan wawancara yang berlangsung di rumah dinas Menteri Kesehatan di Jakarta, Kamis pekan lalu:

Mengapa kasus busung lapar terjadi juga di Pulau Jawa, bahkan sampai Tangerang?

Sekarang ini kemiskinan ada di mana-mana. Tapi kasus di Jawa belum separah di daerah-daerah di Indonesia Timur. Paling dalam satu rukun tetangga, dengan penduduk 500 orang, yang terkena busung lapar 10 orang. Faktor pertama adalah kemiskinan yang berlangsung lama, terutama setelah krisis moneter 1998. Kedua, tidak berjalannya peran serta masyarakat dalam membantu kesehatan lingkungannya.

Setelah dihantam krisis moneter dan pergantian pemerintahan, juga mengakibatkan peran Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) menurun. Sebelumnya, (program) ini sangat efektif membina peran serta masyarakat terhadap masalah kesehatan. Dari 250 ribu Posyandu yang ada di Indonesia, kini tinggal separuhnya. Para (ibu-ibu) aktivis Posyandu kini juga harus ikut cari uang. Mereka meninggalkan aktivitas yang selama ini dijalaninya itu. Situasi ini diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah.

Bukannya dengan otonomi daerah, bupati dan gubernur lebih mudah mendeteksi kasus-kasus di wilayahnya dengan cepat?

Ya, seharusnya begitu. Negara kita kan baru belajar berotonomi daerah. Seharusnya otonomi daerah itu positif. Saya baru datang dari Palembang meresmikan program Sumatera Selatan Sehat 2008. Di…

Keywords: -

---

Foto Terkait