Abdullah Puteh: "pada Anggaran 2002 Memang Ada Penunjukan Langsung"

Edisi: 24/33 / Tanggal : 2004-08-15 / Halaman : 72 / Rubrik : INVT / Penulis : , ,

AKHIR November 2000, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilanda banjir besar. Di ibu kota provinsi, Banda Aceh, saluran telekomunikasi dan transportasi lumpuh selama beberapa saat. Dalam suasana seperti itulah Abdullah Puteh mulai bertugas sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Pelantikan pria kelahiran Meunasah, Arun, 4 Juli 1948 itu harus dilakukan di Bandar Udara Blangbintang--sekarang Iskandar Muda--bukan di gedung DPRD setempat. "Mungkin (banjir) itu sebagai bagian untuk membersihkan dosa-dosa anak-anak manusia," kata Abdullah Puteh dalam sebuah silaturahmi dengan para wartawan Ibu Kota, empat pekan silam.

Tak jelas siapa anak-anak manusia yang dimaksud Puteh. Yang pasti, setelah pelantikan itu berbagai persoalan hilir-mudik mendera mantan Wakil Sekjen Golkar itu. Sebulan setelah ia dilantik, rumah dinasnya dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal. Diduga, anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadi bilang-keladi pelemparan tersebut.

Namun, GAM ternyata bukan cobaan satu-satunya bagi Puteh. Saat status darurat militer diberlakukan di Nanggroe Aceh pada Juni 2003, isu korupsi mulai merebak di tubuh Pemerintah Daerah Aceh. Status di Aceh sendiri per 19 Mei 2004 telah beralih menjadi darurat sipil ketika Puteh ditunjuk sebagai penguasanya. Sejak itu, tudingan korupsi kian merebak ke arah bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur itu. Namanya mulai dikaitkan dengan mark-up pembelian generator listrik senilai Rp 30 miliar dan pembelian helikopter Mi-2 asal Rusia senilai Rp 12,6 miliar.

Dua lembaga berbeda menangani kasus itu. Mabes Polri memeriksa kasus generator, sedangkan soal helikopter diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya? Pada akhir Juni lalu KPK menetapkan Puteh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikopter.…

Keywords: -

---

Foto Terkait