Komisi Kurang Bensin

Edisi: 15/34 / Tanggal : 2005-06-12 / Halaman : 40 / Rubrik : LIPSUS / Penulis : Rulianto, Agung , Kusumah, Mawar , Sohirin

PARA anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kendal, Jawa Tengah, sempat uring-uringan. Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mereka ajukan ke DPRD Kendal hanya disetujui sebagian. Dihitung-hitung lagi, dana itu tetap tidak mencukupi. Padahal, pelaksanaan pemilihan langsung itu semakin dekat, tinggal tiga bulan lagi.

KPUD Kendal sebelumnya mengajukan anggaran Rp 6,4 miliar untuk melayani 653 ribu pemilih. Ternyata Dewan hanya menyetujui Rp 4 miliar. Ini terlalu cekak untuk mengongkosi empat tahapan pilkada mulai dari sosialisasi, pendaftaran calon, pendaftaran pemilih, dan penentuan rekanan pengadaan logistik.

Mereka lalu mencoba berhemat. Empat tahapan pilkada dilakukan bersamaan sehingga bisa memotong biaya perjalanan dinas. Risikonya, tahap sosialisasi yang seharusnya dilakukan sejak jauh-jauh hari menjadi terlambat. Wajar jika partisipasi masyarakat pun menjadi kurang greget. Kemudian penentuan rekanan batal dilakukan melalui tender. Memang, pemerintah mengizinkan penunjukan langsung, tapi Joko J. Prihatmoko, salah satu anggota KPUD Kendal, kurang sreg dengan cara ini. ”Penentuan rekanan melalui tender jauh lebih baik,” katanya.

Untunglah, ada perubahan aturan dari pemerintah pusat. Sebelumnya satu tempat pemungutan suara hanya boleh melayani 300 pemilih, kini bisa dipakai untuk pemilih yang jumlahnya dua kali lipat. KPUD Kendal akhirnya bisa menekan anggaran menjadi Rp 5,4 miliar. ”Ini tidak bisa ditawar lagi. Kalau tidak setuju, pilkada harus mundur,” kata Joko. Rencananya, pemilihan…

Keywords: -

---

Foto Terkait