Menunggu Sabda Sang Imam

Edisi: 13/34 / Tanggal : 2005-05-29 / Halaman : 30 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Wijanarko, Tulus , Ramidi, Irmawati

DONALD Cahya, Direktur Pemasaran PT Grafitecindo Cipta Prima, mengeluh. Mengolah data dan validasi daftar calon legislatif di 440 kabupaten/kota plus 32 provinsi membuatnya termehek-mehek. ”Kalau terlambat, saya bisa masuk penjara,” katanya kepada Tempo, pekan lalu.

Sebenarnya proyek yang diincar Donald adalah pengadaan kotak suara. Tetapi perusahaannya gagal bersaing. Ketika ada kesempatan di bidang validasi data dan pencetakan film, mereka ikut masuk gelanggang. ”Sudah hampir setahun kami mondar-mandir cari pekerjaan di KPU. Daripada tidak dapat sama sekali, pekerjaan ini kami ambil,” katanya. Kegiatan validasi data dan pembuatan film cetak suara senilai Rp 17,762 miliar itu pun kemudian mereka kerjakan bersama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Donald kini tambah pusing setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran operasional Pemilu 2004 bakal ditingkatkan menjadi audit investigasi. Audit keuangan itu diserahkan kepada DPR Selasa dua pekan lalu. Di sana ditemukan adanya dugaan mark-up biaya kegiatan pengolahan daftar, validasi data, dan pembuatan film cetak suara. Jumlahnya lumayan besar, yakni Rp 6,4 miliar. ”Sampai saat ini belum ada pemanggilan. Kalau ada, pasti akan saya klarifikasi semua,” katanya.

Audit terhadap validasi data itu bukan satu-satunya yang diperiksa BPK. Seluruhnya ada 33 kegiatan pengadaan barang dan jasa (logistik) Pemilu 2004 yang diaudit. Kali ini BPK menemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 179,4 miliar.

Indikasi penyimpangan terjadi karena sistem pengendalian intern yang kurang efektif. ”Khususnya kebijakan yang menetapkan anggota KPU sebagai ketua/wakil ketua pengadaan…

Keywords: -

---

Foto Terkait