Terasingnya Kebijakan Publik

Edisi: 12/34 / Tanggal : 2005-05-22 / Halaman : 76 / Rubrik : DMS / Penulis : Tambunan, Rita O. , ,

JUKIMIN seorang ”pensiunan” pengemudi becak. Dulu ia biasa mangkal di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejak 2001, Jukimin sudah tidak bisa lagi menarik becak. Pemda DKI Jakarta melarang Jukimin dan ratusan tukang becak menjalankan profesi itu di Jakarta. Peraturan Daerah DKI Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum melegitimasi pelarangan dan perampasan becak. Jukimin mencoba bertahan hidup seraya membantu istrinya membuka warung nasi di kawasan Kemayoran.

Jukimin ”hijrah”, tapi tak kunjung lepas dari nasib malang. Dianggap mengganggu ketertiban umum, pada akhir 2004, bersama-sama sekitar 400 keluarga dan 120 pedagang lainnya, warung nasinya digusur. Ia pun terpaksa angkat kaki ke pojok lain Ibu Kota. ”Jangan-jangan, ketertiban umum itu artinya tak boleh ada orang miskin di kota besar Jakarta,” keluh Jukimin.

Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 termasuk isu panas. Itulah perda yang dikenal bisa dipakai sebagai alasan Pemda DKI Jakarta menggusur perumahan kumuh di pinggiran kota, menangkapi pengamen jalanan dan pedagang asongan di jalan, atau merazia pedagang kaki lima di tepian jalan besar Ibu Kota. Pendeknya, semua yang dilakukan adalah ”demi ketertiban umum”.

Masalah muncul ketika definisi ”ketertiban umum” berkait dengan kepentingan uang dan cenderung mengabaikan aspek penghormatan hak asasi manusia. Berdasarkan data FAKTA-ISJ-LBH Jakarta, kasus penggusuran sekitar 1.780 keluarga di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, pada 2001…

Keywords: -

---

Foto Terkait