IKHTIAR PENGHABISAN SEBELUM KARAM

Edisi: 49/31 / Tanggal : 2003-02-09 / Halaman : 108 / Rubrik : EB / Penulis : Taufiqurohman, M., Silalahi, Levi, Cahyani, Dewi Rina

WAJAH industri tekstil dan garmen seperti orang tua yang lelah. Setelah diperas selama bertahun-tahun, industri padat karya ini sekarang seperti disisihkan. Ketika berbagai kesulitan datang membelit sektor ini, pemerintah tak kunjung mengulurkan tangan. Padahal sumbangannya terhadap ekspor nonmigas Indonesia masih yang paling besar, meskipun belakangan cenderung menyusut. Puncaknya tahun lalu, ketika setumpuk masalah bersama-sama menghantam industri ini, mulai dari perburuhan, perpajakan, penyelundupan, sampai permintaan di pasar dunia yang menurun. Sejak itu puluhan perusahaan tutup dan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan.

Tak sanggup melihat anggotanya bergelimpangan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengirim sinyal gawat darurat yang kesekian kalinya kepada pemerintah pada dua pekan lalu. Ada 31 usul yang diajukan API, mulai dari pelonggaran likuiditas perbankan, pengurangan dan penghapusan sejumlah pajak, pemberantasan penyelundupan, sampai penghapusan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000. "Kalau diringkas, tiga soal sudah amat mendesak, yakni penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 7 persen, penurunan suku bunga kredit modal kerja, dan pemberantasan penyelundupan," tutur Benny. Jika semua dipenuhi, dia yakin sektor tekstil akan bisa bersinar kembali.

Namun, jawabannya belum sesuai dengan yang diminta. Dalam pertemuan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jumat pekan lalu, beberapa usul API ditolak pemerintah. Menurut staf ahli Menteri Keuangan yang juga Kepala Badan Analisa Fiskal, Anggito Abimanyu, pemerintah memang sudah menyiapkan…

Keywords: -

Rp. 15.000