Satrio Budihardjo Joedono: "koruptor Yang Dihukum Cuma Segelintir"

Edisi: 15/33 / Tanggal : 2004-06-13 / Halaman : 51 / Rubrik : WAW / Penulis : , ,

ADA yang berubah pada pembawaan Satrio Budihardjo Joedono, 64 tahun. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akrab dipanggil Billy ini tampak pucat. Dibandingkan dengan setahun silam, berat badan Billy susut tujuh kilogram. Rupanya, kanker usus besar sempat menggerogoti tubuh tuanya. Tapi Billy tetaplah Billy. Seperti ketegasannya soal korupsi, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini keras terhadap penyakitnya. "Kanker itu seperti korupsi," ujar Billy, "harus dipotong." Maka, 25 Maret lalu, tim dokter Rumah Sakit MMC, Jakarta, memotong usus besarnya sepanjang 50 sentimeter.

Dua minggu pasca-operasi, Billy kembali ngantor seperti biasa. "Banyak pekerjaan rumah yang harus digarap," katanya enteng. Billy memang dikenal sebagai tokoh berpendirian teguh. Sebagai Ketua BPK, selama ini Billy tak sungkan-sungkan mengungkap pelbagai megakorupsi di republik ini. Ia membongkar kasus korupsi dari kasus cessie Bank Bali Rp 460 miliar hingga korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 158 triliun. Ratusan nama tersangka korupsi sudah ia serahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Sebagian kecil dipenjarakan, sementara yang lain lolos dari jerat hukum.

Tapi Billy pantang mundur. Meski akan segera meninggalkan Gedung BPK, ia masih mengorek-ngorek penyimpangan keuangan negara. Tak aneh, sebagai Ketua BPK, Billy menyimpan segudang informasi korupsi kelas wahid. Apa pendapat Billy soal korupsi di Indonesia? Mengapa ia kecewa terhadap aparat hukum? Bagaimana pula proses pembenahan internal BPK? Wartawan TEMPO Setiyardi pekan lalu mewawancarai Billy di ruang kerjanya di BPK, Jakarta. Berikut ini kutipannya.

DPR sedang melakukan pemilihan anggota BPK baru. Mengapa Anda tak maju jadi kandidat?

Saya sempat diundang oleh salah satu fraksi untuk ikut. Tapi acara di DPR yang sekarang berlangsung sungguh tak jelas. Kadang dibilang penyaringan calon Ketua BPK, kadang dibilang penyaringan calon anggota BPK. Saya jadi geli sendiri. Jadi, lebih baik tak ikut saja.

Apakah Anda sempat bertanya langsung ke DPR?

Tidak, itu tidak perlu dilakukan. Saya hanya membacanya dari media massa.

Ada kesan, DPR memaksakan memilih anggota BPK yang baru....

Begini. Sebenarnya kita telah melakukan amendemen UUD yang mengubah BPK. Posisi dan peran BPK menjadi lebih kuat. Jumlah anggota berkembang dari 7 menjadi 13 orang. BPK juga akan punya perwakilan di semua ibu kota provinsi. Yang tak kalah penting, anggota BPK dipilih DPR dengan pertimbangan dewan perwakilan daerah. Makanya kita tengah mengusulkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5/1973 tentang BPK agar lebih sesuai dengan UUD. Nah, acara yang sekarang berlangsung di DPR tentu saja tak sesuai dengan hasil amendemen UUD tersebut. Saya menyayangkan proses tersebut.

Anda menangkap aroma dagang sapi?

(Billy terdiam--Red.) Saya tidak tahu. Tentu saja yang tahu hanya orang-orang di DPR.

Apakah Anda percaya dengan nama-nama kandidat anggota BPK?

Soal integritas orang, saya tidak bisa memberikan komentar. Kita lihat saja nanti. Kalau nanti BPK lebih baik dibandingkan dengan sekarang, ya, alhamdulillah. Kalau lebih buruk, saya tentu akan…

Keywords: -

---

Foto Terkait