Saat Pejabat, Pengusaha, Dan Preman Berebut Kuasa

Edisi: 08/34 / Tanggal : 2005-04-24 / Halaman : 70 / Rubrik : DMS / Penulis : Syafa’atun, ,


ADA makna baru dari akronim ”Sumut”. Bukan sekadar ”Sumatera Utara”, Sumut bisa dipanjangkan jadi ”semua urusan mesti uang tunai”. Di Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, ada pemeo terkenal yang sudah diakui sebagai hukum tak tertulis: hepeng do na mangatur negara on. Kalau diterjemahkan, kalimat Batak itu berarti ”uanglah yang mengatur negara ini”.

Uang memang telah menjadi kekuatan utama yang mengatur kuasa dan kehidupan. Ia menjadi sumber kekuasaan utama bagi kekuatan para aktor dominan yang mengendalikan pemerintahan. Kekuatan-kekuatan yang menguasai berbagai sumber ekonomi ini biasanya berputar pada tiga poros: pejabat (baik kalangan eksekutif maupun legislatif), pengusaha, dan kaum preman.

Simak penuturan para responden tentang kekuatan para aktor dominan yang menjadi penguasa di tingkat lokal. ”Premanisme di Medan telah menjadi fenomena yang menggelisahkan,” kata J. Anto dalam sebuah obrolan pada siang terik di Medan. ”Mereka bukan lagi sekadar sekelompok pemalak yang meminta jatah kepada para pedagang di pasar atau sopir angkot di terminal. Keberadaan preman sudah menyebar ke tingkat parlemen, bahkan di komunitas pers yang menjadi pilar keempat demokrasi.”

Di Sumatera Utara, sebuah organisasi kemasyarakatan dan pemuda mempunyai pengaruh begitu dominan atas para pengambil kebijakan. Di Jambi, organisasi pemuda yang biasa berseragam lengkap dengan atribut yang khas bahkan telah siap menjadi satuan pengaman bagi salah satu calon kuat gubernur pada pemilihan kepala daerah secara langsung, Juni nanti. ”Kelompok-kelompok ini pula yang biasanya meneror masyarakat yang tengah berkasus dengan pengusaha atau pejabat setempat,” kata A. Andojo,…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

I
Ibarat Menunggu Godot
2005-07-24

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) ditunggu banyak orang dengan antusiasme tinggi. ada harapan bahwa pilkada…

D
Dua Wajah dalam Pilkada
2005-07-24

Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat memperbaiki representasi politik rakyat. faktanya, pemilihan itu tak mencerminkan keinginan…

P
Pilkada: Kegagalan 'Crafting Democracy'
2005-07-24

Sejak 1999 dan menjelang sidang tahunan mpr 2000, cetro (centre for electoral reform), yang didukung…