Seperti Menambal Perahu Bocor

Edisi: 08/34 / Tanggal : 2005-04-24 / Halaman : 114 / Rubrik : EB / Penulis : Uning, Dara Meutia , Sulistyowati, Retno , Fasabeni, M.

BOLA mata Alfred Rohimone masih tampak memerah. Pagi itu, di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Direktur Keuangan PT Pertamina itu kelihatan begitu lelah. Gerak-geriknya tak lagi gesit, meski harus sering bolak-balik mengambil dan membuka berbundel-bundel berkas satu per satu. Ia berulang kali mengusap dahinya yang berkeringat. Duduknya tak tegak, dan lebih banyak bersandar di sofa.

Pekan pertamanya bekerja kembali setelah dinonaktifkan selama sebulan sungguh berat—Alfred dinonaktifkan gara-gara vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas kasus penjualan kapal tangker raksasa Pertamina. Kini Alfred dihadapkan pada kegentingan yang lain.

Perusahaan minyak satu-satunya milik negara itu terancam tidak dapat membuka letter of credit (L/C) baru, baik untuk mengimpor minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM). Penyebabnya, subsidi bahan bakar sekitar Rp 21,47 triliun—menurut perhitungan Pertamina—belum juga dikucurkan pemerintah, sejak Januari lalu.

Padahal semua fasilitas pinjaman bank senilai US$ 1,38 miliar (Rp 13 triliun) telah habis terpakai hingga akhir Maret. ”Perusahaan terpaksa menggunakan fasilitas melebihi pagu yang ditetapkan (overdraft) demi keperluan bulan ini, kira-kira US$ 248,6 juta,” ujar Alfred. Akibatnya, perusahaan tidak bisa lagi membuka L/C sekitar US$ 800 juta, untuk digunakan hingga akhir April.

Pemerintah langsung bereaksi. Baik Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, maupun Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara…

Keywords: -

---

Foto Terkait