Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik

Edisi: 06/32 / Tanggal : 2003-04-13 / Halaman : 1 / Rubrik : SUP / Penulis : , ,

Berikut kisah dan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kebumen di bawah pimpinan Dra Rustriningsi, Msi untuk mewujudkan terciptanya good governance.

Tulisan ini -- yang memaparkan masalah dan kendala yang dihadapi Pemkab Kebumen, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan sedang dijalankan, maupun yang masih akan djalankan -- sebelumnya juga telah dimuat di Harian Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat (20-23 Maret 2003) dengan bantuan serta dukungan penuh direksi kedua surat kabar tersebut. Kami percaya hanya dengan dukungan Anda tugas maha besar untuk melaksanakan good governance ini dapat terwujud...!

***

Menumbuhkan Good Governance di Indonesia

ANGIN reformasi meniupkan sejumlah perubahan yang mendasar. Namun arah perubahan sangatlah ditentukan oleh pemimpin yang memiliki visi yang jernih ke depan, dan mampu menjabarkan visi tersebut dalam kegiatan praktis yang melibatkan segenap konstituens di lingkungannya. Walaupun bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi harus terus diupayakan agar berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik (good governance) di persada Indonesia menjadi kenyataan.

Tidak mudah untuk melaksanakan good governance. Hal ini menyangkut perubahan paradigma. Setelah terbiasa di lintasan yang sama selama lebih dari tiga dasawarsa, betapa sulit menyatukan pandangan ke arah dan haluan yang baru. Kabupaten Kebumen juga harus mengubah haluan sesuai dengan tuntutan reformasi. Dengan dilaksanakannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kebumen harus mengarahkan haluannya menuju tujuan baru untuk lebih mandiri.

Tujuan baru itu menuntut penyelenggara pemerintahan harus bebas dari kornpsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Dalam pandangan Dr. Andi Alfian Mallarangeng, Kebumen seperti hampir semua kabupaten lainnya di Indonesia mengalami masalah dengan terlalu besarnya anggaran pembiayaan pegawai dan lembaga legislatif. "Sayang, meskipun jumlah pegawai sangat besar, kualitas output mereka sangat rendah," ujarnya, yang sebagai pimpinan Partnership for Governance Reform in Indonesia (Partnership) membantu meningkatkan kualitas Tata Pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Masalah pelik lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah beralihnya locus of power ke tangan Legislatif. "Menyadari mereka memiliki kekuasaan, sejumlah anggota Dewan Legislatif telah memanfaatkan kekuasaannya itu untuk melakukan tawar-menawar kebijakan yang dirumuskan Eksekutif," jelasnya. Dari sinilah seringkali berkembang kebijakan politik uang (money politics) yang merugikan masyarakat.

Tak hanya itu, dorongan untuk memperkaya diri kadang melahirkan sejumlah peraturan dalam bentuk pungutan dan penambahan biaya bagi masyarakat. "Suatu hal yang merupakan legalisasi korupsi demi kesejahteraan sejumlah elit yang berkuasa," kata Teten Masduki, Koordinator Kelompok Kerja Indonesia Corruption Watch (ICW).

Padahal munculnya peraturan yang meningkatkan pungutan sesungguhnya mencerminkan pemikiran feodal yang tak peduli pada kesejahteraan rakyat. Di Era Reformasi seharusnya Pemkab lebih meningkatkan pelayanan melalui debirokrasi, deregulasi, dan transparansi.

Kondisi semacam itu harus dihadapi oleh Dra Rustriningsih, MSi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika terpilih sebagai Bupati Kebumen, dan dilantik pada tanggal 23 Maret 2000.

Sejumlah masalah mendasar harus segera diselesaikannya. Termasuk di antaranya sejumlah masalah yang belum sempat diselesaikan oleh pendahulunya. Seperti masih terkatung-katungnya proyek pembangunan Pabrik Semen Gombong, pembangunan terminal bus baru, proyek pusat pendaratan ikan di Pantai Pasir. Serta kasus sejumlah LSM nakal yang merugikan Pemda. "Masalah ini memang pelik, karena melibatkan banyak pihak. Dari kontraktor yang nakal, pejabat yang korup, hingga LSM yang memancing di air keruh," ujar Teten dari ICW yang ikut memantau Kabupaten Kebumen.

Membangun Landasan, Mengikis KKN

Menyadari besarnya kendala yang harus diatasi untuk membangun Kabupaten Kebumen, Rustriningsih memulainya dengan meningkatkan kualitas SDM Pemkab. Ia menjalin kerjasama dengan Partnership yang memberi bantuan Pelatihan Peningkatan Tata Pemerintahan kepada pegawai Pemda.…

Keywords: -

---

Foto Terkait