Lewat Tenggat Dan Langkah Darurat

Edisi: 05/33 / Tanggal : 2004-04-04 / Halaman : 36 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Agustina, Widiarsi , Sunudyantoro , Sinaga, Deddy

DENGAN wajah tertekuk, Hari Sabarno menapaki tangga Istana Negara, Jumat pekan lalu. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim ini memang ditunggu rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Rapat itu juga diikuti Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Da'i Bachtiar.

Tak tampak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin. Padahal agenda rapat cukup penting: evaluasi persiapan pemilu legislatif, 5 April mendatang. Tema ini, tentu saja, termasuk membahas persiapan logistik pemilu di seluruh negeri. Nah, KPU memang berkepentingan menjelaskan perkara yang satu ini. Apalagi Jumat, 26 Maret, merupakan batas akhir yang diberikan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 bagi KPU untuk menyediakan perangkat pemilu di tempat pemungutan suara (TPS)--yakni hari-H-10.

Ketidakhadiran KPU mengundang tanda tanya. Soalnya, hari itulah Presiden mengambil keputusan penting, yakni menugasi Menko Polkam ad interim memantau hasil penerimaan logistik pemilu di daerah. Siang harinya, teka-teki semakin membuhul ketika permintaan KPU untuk berkonsultasi dengan Presiden tidak terwujud.

Menurut Nazaruddin, secara lisan ia telah menyampaikan permintaan bertemu dengan Presiden kepada petugas protokol. "Sebelum ke…

Keywords: -

---

Foto Terkait