Bom Waktu Pilkada

Edisi: 01/34 / Tanggal : 2005-03-06 / Halaman : 42 / Rubrik : KL / Penulis : RASYID, M. RYAAS

MAHKAMAH Konstitusi belum memutuskan apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung termasuk kategori pemilihan umum atau bukan. Namun, wacana publik tentang hal itu sudah marak. Pemerintah, dimotori Menteri Dalam Negeri, terus memompakan semangat mempersiapkan perhelatan politik itu. Bahkan dengan sangat optimistis pemerintah merasa yakin bisa memperpendek jadwal persiapan, sehingga hampir 200 bupati dan wali kota serta 8 gubernur bisa dipilih pada saat yang direncanakan, yakni Juni 2005.

Namun, beberapa pemerhati pesimistis terhadap jadwal itu. Sebab, hingga kini DPR belum membahas persiapan anggaran yang akan diambil dari APBN. DPRD provinsi, kabupaten, dan kota pun umumnya belum melakukan hal serupa. Beberapa KPU daerah bahkan secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan mereka menggelar pilkada pada bulan Juni. Di samping alasan keuangan, mereka mengemukakan berbagai alasan operasional yang tidak memungkinkan terpenuhinya semua unit kegiatan—yang ditetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah—sebelum Juni 2005.

Sampai berakhirnya pertemuan para gubernur dengan Presiden di Jakarta baru-baru ini, belum juga dirumuskan taksiran besaran bantuan dari APBN yang akan diterima tiap provinsi, kabupaten, dan kota. Mengingat variasi jumlah pemilih, luas, dan kondisi wilayah yang berbeda-beda, pemerintah tidak mungkin menyeragamkan besaran alokasi itu.

Yang juga belum dirumuskan adalah besaran bantuan yang akan diterima suatu kabupaten dan kota dari APBD provinsi. Petunjuk teknis tentang sektor pembelanjaan yang harus menggunakan dana APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten…

Keywords: -

---

Foto Terkait