Wawancara Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno "parpol Yang Menang Jangan Arogan, Yang Kalah Harus Ikhlas Menerima Kekalahan"

Edisi: 49/32 / Tanggal : 2004-02-08 / Halaman : 64 / Rubrik : WAW / Penulis : , ,

LETNAN Jenderal TNI (Purn) DR(Hc) Hari Sabarno, S.IP, MBA, MM, kelahiran Solo 12 Agustus 1944, ini pernah dua kali menjabat Wakil Ketua MPR-RI/DPR-RI (1998-1999 dan 1999-2001), setelah sebelumnya menjadi Anggota DPR-RI/Ketua Fraksi ABRI (1997-1998), dan Ketua Komisi II DPR-RI (1996-1997)

Menjadi Menteri Dalam Negeri sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001), ayah dua anak, Vina Priamsari dan Fery Indrayudha, dan suami tercinta dari R.A Dewi Margawati S. IP, ini adalah lulusan AMN (1964-1967), S1 FISIP (1995), S2 Magister Manajemen (1998) dan mantan Waassospol & Assospol, Kassospol ABRI di Mabes ABRI (1993-1995).

Menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden/wakil presiden langsung, ini pelbagai persiapan menyangkut perangkat peraturan perundangan, seperti UU Parpol, UU Pemilu, UU Susunan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan UU Pemilihan Presiden telah disusun, dirancang dan diusulkan oleh Pemerintah di bawah tanggung jawabnya sebagai Menteri dan dirumuskan bersama DPR, serta diteken oleh Presiden.

Kendati pelaksanaanPemilu 2004 akan dilakukan sepenuhnya oleh KPU secara otonom dan mandiri, maka sebagai pembantu Presiden dan penanggung-jawab bidang politik dan pemerintahan dalam negeri, purnawirawan jenderal yang selalu bersikap sejuk dan bertutur kata santun ini, tetap berkewajiban mengikuti dan mendorong keberhasilan tahapan Pemilu 2004, agar proses menuju masyarakat yang demokratis itu berjalan lancar, tertib, dan aman. Berikut petikan wawancaranya:

Sejauh mana persiapan jajaran di bawah Anda, khususnya di daerah, dalam mempersiapkan Pemilu 2004?

Sesuai UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2004 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan bukan lagi Presiden sebagaimana pada Pemilu 1999.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak lagi ikut dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi, untuk membantu suksesnya Pemilu 2004, pemerintah terus mengikuti dan mendorong keberhasilan tiap tahapan, juga telah mengeluarkan surat edaran kepada para Kepala Daerah seluruh Indonesia, untuk memberikan dukungan dana dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemilu 2004. Dan, jajaran pemerintah daerah telah menindaklanjutinya dengan memberikan dukungan mobilitas dan gedung serta prasarana kantor lainnya.

Selain itu, juga telah dilakukan sosialisasi perubahahan Undang-undang di bidang politik kepada para aparatur pemerintah dan masyarakat, walapun sifatnya masih terbatas. Berbagai buku pedoman bagi aparatur Pemerintahan di daerah untuk mendukung suksesnya Pemilu 2004, juga telah diberikan, seperti Panduan peran pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan dalam mensukseskan Pemilu 2004, Panduan peran pernerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam mensukseskan Pemilu 2004, Pedoman netralitas pegawai negeri sipil dalam Pemilu 2004, dan Pedoman penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan dalam rangka pengamanan Pemilu 2004.

Kemudian, pada 22 - 23 Desember 2003, Depdagri telah melakukan rapat kerja Gubernur se-Indonesia dalam rangka konsolidasi dan mempersiapkan aparatur pemerintah daerah untuk menunjang suksesnya pelaksanaan Pemilu 2004. Sebagai tindak lanjut dari rapat kerja Gubernur tersebut, pada Januari 2004, ini di masing-masing provinsi akan dilakukan rapat kerja bupati/walikota. Selanjutnya, pada Januari - Februari 2004, di masing-masing kabupaten/kota juga akan dilakukan rapat kerja para camat dan kepala desa/kelurahan untuk memberikan dukungan pelaksanaan Pemilu 2004 agar dapat berjalan lancar.

Apa yang harus dilakukan Pemda agar masyarakat ikut mensukseskan Pemilu?

Pemerintah Daerah perlu membantu proses pemahaman pada rakyat, antara lain dengan melakukan sosialisasi tentang arti penting Pemilu 2004 bagi masa depan bangsa dan negara, sehubungan perubahan paradigma dalam sistem politik dan pemerintahan serta memberitahu kepada masyarakat akan arti penting pemilu bagi demokrasi, dan bagaimana cara menggunakan hak-hak warganegara selama pemilu dengan tepat. Sebab, pemahaman yang memadai tentang pemilu, akan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Menghadapi Pemilu hendaknya masyarakat, dan kita semua, bersikap wajar dan proporsional.

Tapi, ada Pemda yang mendukung parpol tertentu, dan mempersulit parpol lain?

Begini ya, harap dibedakan antara Pemda dan Kepda. Mungkin yang Anda maksudkan adalah Kepda (Kepala Daerah), yang berasal dari fungsionaris atau leader partai. Menurut saya, yang paling penting adalah pemahaman di seluruh jajaran pemerintah akan peran masing-masing, apakah itu Bupati, Sekda, pegawai, dan sebagainya. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, telah mengeluarkan pedoman netralitas pegawai negeri sipil dalam Pemilu 2004, di mana Pegawai Negeri Sipil harus netral dari semua pengaruh golongan dan partai, dan sebagai aparatur negara harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata. Itu termasuk untuk pelayanan bagi partai politik, kampanye, dan lain-lain. Selain itu, dalam pedoman bagi pejabat negara yang akan kampanye, diatur bahwa pejabat negara dilarang melibatkan pegawai negeri sipil. Dan, pegawai negeri sipil yang membantu pejabat negara dalam kampanye dengan menyediakan fasilitas negara dan pengerahan personil, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagaimana persisnya peran Gubernur/Bupati/Walikota dan semua jajaran pemerintahan dalam Pemilu 2004?

Peran mereka setidaknya meliputi tiga hal yaitu Peran dalam Wawasan Politik Negara, Peran…

Keywords: -

---

Foto Terkait