BURUK DATA, BANSOS DIGELONTOR

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-05-02 / Halaman : / Rubrik : EB / Penulis :

GAIRAH Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung surut mendengar agenda rapat dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Selasa, 28 April lalu, dibatalkan. Rapat virtual yang semula akan diikuti semua kepala daerah itu semestinya menjadi kelanjutan rapat terbatas kabinet, yang juga dihadiri para gubernur, sehari sebelumnya. “Enggak ada kabar lagi. Ini menurut saya sangat mendesak,” kata Emil—panggilan Ridwan Kamil—lewat conference call pada Kamis, 30 April lalu. Dalam rapat terbatas, Selasa, 27 April lalu, Emil mengusulkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pagebluk Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) disatukan di bawah komando Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kalau tidak bisa satu pintu, setidaknya distribusi bantuan mesti satu waktu. Emil pantas risau. Sejumlah bantuan mulai bergulir ke warga Jawa Barat. Namun masyarakat justru bergejolak lantaran bantuan tidak datang serempak. Tudingan bahwa realisasi bantuan tak tepat sasaran pun menyeruak, menyudutkan pemerintah daerah, gara-gara banyak warga miskin mengeluh tak mendapat bantuan. Padahal, menurut Emil, boleh jadi mereka bakal menerima santunan dari instansi berbeda di lain hari. Total ada sembilan jenis bantuan sosial yang bergulir di Tanah Pasundan. Tiga kepala daerah lain menyompoh ide Emil. Presiden Joko Widodo pun meminta Menteri Muhadjir menindaklanjuti usul tersebut. Dari situlah datangnya undangan kepada kepala daerah untuk mengikuti rapat virtual yang belakangan dibatalkan. “Sebelum koordinasi dengan pemerintah daerah, mau koordinasi antarkementerian dulu,” ucap Muhadjir kepada Tempo, Kamis, 30 April lalu, tentang alasan pembatalan rapat.

Kekisruhan penyaluran bantuan sosial terjadi di hampir semua daerah beberapa pekan terakhir. Di Ibu Kota, bantuan bahan pangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyasar ke kawasan elite Kelapa Gading dan anggota parlemen provinsi. Di Jawa Barat, yang dua pertiga warganya mendadak jatuh miskin akibat pandemi Covid-19, amuk masyarakat soal bantuan sosial muncul di kabupaten yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Media sosial juga diramaikan oleh beredarnya foto botol penyanitasi tangan dari Kementerian Sosial yang malah ditempeli stiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani. Centang-perenang penyaluran bantuan ini membuktikan prediksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak awal April lalu, tim dari Kedeputian Pencegahan KPK menyoroti rencana pemerintah pusat dan daerah menggulirkan program jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak Covid-19. Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 110 triliun untuk program yang menyasar keluarga miskin dan rentan miskin tersebut. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah juga menyiapkan duit sedikitnya Rp 25,34 triliun untuk program serupa yang diperoleh dari realokasi anggaran…

Keywords: Korupsi Dana Bansos, Jokowi, Jaring Pengaman Sosial, Covid-19,

Rp. 15.000