KALAU DATA TAK LENGKAP, SAYA KENA PERKARA

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-05-09 / Halaman : / Rubrik : WAW / Penulis :

PEMERINTAH Jawa Barat tak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar meski jumlah kasus positif Covid-19 di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi serta Bandung Raya menurun. Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil justru memperluas cakupan PSBB hingga provinsi untuk menekan penyebaran virus corona.
Setelah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Sumatera Barat, Jawa Barat menjadi provinsi ketiga yang menjalankan PSBB sejak Rabu, 6 Mei lalu. “Mudah-mudahan ada berita baik dari Jawa Barat karena Jawa Barat ini mewakili Indonesia,” kata Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil—dalam wawancara khusus dengan Tempo melalui video konferensi, Kamis, 30 April lalu.
Sebelumnya, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi—kawasan penyangga Jakarta yang disingkat Bodebek—memberlakukan PSBB mulai 15 April lalu. Menurut Emil, sejak itu, angka kasus Covid-19 di wilayah tersebut turun 38,5 persen. Ia juga menyebutkan kasus pasien positif berkurang setelah PSBB diterapkan di Bandung Raya—mencakup lima kabupaten dan kota—sejak 22 April lalu.
Emil, 48 tahun, tak hanya memperluas pembatasan pergerakan warga Jawa Barat, yang populasinya mencapai 50 juta jiwa atau nyaris setara dengan Korea Selatan. Karut-marut data penerima dan banyaknya pintu bantuan juga membuat mantan Wali Kota Bandung ini berinisiatif menyalurkan bahan kebutuhan pokok kepada 30 ribu keluarga tak mampu. “Kalau menunggu semua beres, saya kehilangan 15 hari untuk menolong mereka,” katanya.
Kepada Tempo, Emil menjelaskan sejumlah hal, dari dampak penerapan PSBB, kekacauan data penerima bantuan sosial di Jawa Barat, hingga melonjaknya jumlah warga miskin akibat Covid-19. Ia memberikan keterangan tambahan melalui anggota stafnya pada Senin, 4 Mei lalu.

Seberapa efektif penerapan PSBB di Bodebek dan Bandung Raya dalam menurunkan jumlah kasus positif Covid-19?
Kami mendapati bahwa PSBB ini positif. Kurva penambahan kasusnya sudah relatif flat. Kecepatan (penambahan kasus) di Jawa Barat itu rata-rata hanya 40 kasus per hari. Jadi tidak ada yang persentasenya membesar. Kami mendapati yang melakukan PSBB di Bodebek ada penurunan. Di Bandung Raya juga ada penurunan, kecuali di Kota Cimahi.
Mengapa jumlah kasus di Cimahi meningkat?
Ada persebaran yang meluas karena orang mudik. Jadi kasus kami terbagi dua, yaitu infeksi lokal dan infeksi impor. Dalam proses PSBB ini kan baru dimulai larangan mudik. Itulah yang menambah persebaran, yang tadinya terfokus di daerah kerumunan tiba-tiba melebar ke desa-desa yang sebelumnya tidak ada kasus. Karena kedatangan orang-orang yang memanfaatkan detik-detik larangan mudik padahal dia positif. Tapi saya menduga, setelah 14 hari dari 30 April ini, pelebaran itu enggak akan terjadi lagi karena sudah dikunci. Orang-orang sudah enggak boleh mudik. Kami suruh balik kanan di Karawang dan Puncak.
Apakah PSBB ampuh untuk menekan pergerakan warga?
Penurunan dari social distancing hanya 10 persen. Saat social distancing itu mungkin sekitar 60 persen warga masih bergerak. Setelah PSBB, rata-rata pergerakan manusia masih mendekati 50 persen. Padahal idealnya PSBB berhasil kalau pergeseran manusia hanya di angka 30 persen.
Bagaimana solusinya?
Kami evaluasi untuk mengingatkan kepala daerah agar menurunkan mobilitas warganya sampai 30 persen. Kalau berhasil, PSBB secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan sambil kami melakukan tes masif. Tapi ada hal menarik. Saat sebelum PSBB, angka reproduksi, kecepatan penambahan kasus di Bodebek ranking satu, Jawa Barat secara umum ranking dua, Bandung Raya ranking tiga, wilayah non-PSBB ranking empat. Setelah itu, wilayah yang tak menerapkan PSBB kini kecepatan infeksinya tertinggi, Jawa Barat kedua, Bandung Raya tetap ranking tiga, Bodebek jadi ranking empat. Supresi kecepatannya membaik.
Bukankah orang-orang yang masuk dari zona PSBB berkurang?
Bodebek yang awalnya tertinggi setelah PSBB turun jadi ranking terbawah. Ini karena PSBB menolak orang mudik. Pintu-pintu ditutup, tidak ada imported case. Sedangkan 17 kota/kabupaten di Jawa Barat yang tidak menjalankan PSBB yang tadinya…

Keywords: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ridwan Kamil, Virus Corona, Covid-19, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Covid 19,

Rp. 15.000