Tiga Bulan Sarat Masalah

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-05-09 / Halaman : / Rubrik : HK / Penulis :

RAPAT evaluasi triwulan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 April lalu digunakan Dewan Pengawas lembaga itu untuk mempertanyakan performa Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri dan empat wakilnya. Dewan Pengawas KPK menyorot 18 masalah yang terjadi sejak Firli dan kawan-kawan dilantik sebagai pemimpin komisi antikorupsi pada 20 Desember tahun lalu.
Salah seorang anggota Dewan Pengawas, Albertina Ho, mencecar soal pengembalian penyidik Komisaris Rossa Purbo Bekti ke institusi asalnya pada pertengahan Januari lalu. Menurut Albertina, seperti disampaikan sejumlah peserta rapat, pemimpin KPK seharusnya menolak permintaan dari Kepolisian RI karena masa tugas Rossa di lembaga antirasuah belum habis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
Apalagi Rossa saat itu sedang mengusut kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Markas Besar Polri membatalkan penarikan Rossa, tapi Firli tetap ngotot mengembalikannya. Akibatnya, status Rossa terkatung-katung.
Albertina juga menyinggung pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengenai penggeledahan di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami kendala lantaran belum mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ia mengatakan bagaimana Dewan Pengawas bisa menerbitkan izin jika surat permohonan penggeledahan belum diajukan. Sejumlah peserta rapat mengatakan Albertina menyampaikan omelan ketika membahas hal tersebut.
Dimintai konfirmasi mengenai perkataannya dalam rapat tersebut, Albertina irit menanggapi. “Ini hanya lanjutan minggu lalu dan bersifat internal,” ujar mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang itu pada Rabu, 6 Mei lalu.
Albertina tak berhenti di situ. Ia juga mempertanyakan kemampuan KPK…

Keywords: Dewan Pengawas KPK, Firli Bahuri, Pimpinan KPK, 

---

Foto Terkait