Perpres Tni Atasi Terorisme Dikritik

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-05-30 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

SEJUMLAH kalangan meminta Presiden Joko Widodo tak menandatangani draf Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Choirul Anam, mengatakan ada sejumlah pasal dalam draf tersebut yang rentan disalahgunakan. Misalnya TNI bakal diperbolehkan menggelar operasi intelijen dan operasi lain. “Ini bisa membuat penanganan terorisme keluar dari koridor hukum,” ujar Anam, Kamis, 28 Mei lalu.
Menurut Anam, ketentuan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang tak mengatur operasi intelijen oleh TNI. Ia khawatir aturan itu berpotensi mengembalikan TNI seperti pada masa Orde Baru dan menimbulkan kasus pelanggaran hak asasi. Komnas HAM akan mengirimkan surat peringatan kepada Presiden agar tak menandatangani draf tersebut.
Draf peraturan presiden itu diserahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Mei lalu. Pemerintah meminta tanggapan DPR terhadap rancangan tersebut. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo mengatakan draf tersebut berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kewenangan antarlembaga, yaitu TNI, kepolisian, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Adapun Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan isi draf itu berpotensi merusak sistem peradilan umum. TNI yang selama ini tidak tunduk pada peradilan umum nanti bisa masuk ke peradilan pidana, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sebagai penegak hukum dalam…

Keywords: Universitas Gadjah Mada | UGM, Tentara Nasional Indonesia | TNI, Kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan, Virus Corona, Covid-19, 

---

Foto Terkait