Ada Fraud, Tapi Di Bawah 1 Persen

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-06-06 / Halaman : / Rubrik : INVT / Penulis :

DI tengah pandemi virus corona, yang membuat ekonomi mandek karena pembatasan interaksi sosial untuk mencegah penularan, pemerintah menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas I, II, dan III hampir 100 persen mulai Juli 2020. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, kenaikan tarif bertujuan menambal defisit BPJS yang menganga Rp 15,5 triliun tahun lalu

Fachmi mengatakan kenaikan tarif adalah jalan menambal bolongnya anggaran untuk menyelamatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, meski Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tarif pada April lalu dan meminta pemerintah membereskan pelbagai penyelewengan lebih dulu, iuran tetap naik. “Meskipun fraud nol, kolektabilitas terpenuhi, pengelolaan efisien, BPJS tetap defisit,” katanya kepada Tempo dalam wawancara virtual pada Jumat, 29 Mei lalu.


Mengapa tarif naik ketika terjadi pandemi?

Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, ada beberapa pasal yang mengakomodasi kondisi ini. Ada relaksasi. Kalau menunggak iuran 24 bulan, bisa bayar hanya enam bulan. 

Bukankah BPJS mengalami defisit karena penyelewengan?

Setelah melihat audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2018, yang menurunkan 2.000 auditor, penyebab defisit adalah iuran kurang. Sejak awal kita memang tak memakai hitungan aktuaria sebagaimana yang seharusnya dalam sistem penjaminan sosial. Jadi, meskipun fraud nol, kolektabilitas peserta terpenuhi, tidak ada inefisiensi, BPJS tetap defisit. Idealnya, iuran untuk kelas I sebesar Rp 275 ribu per orang, kelas III Rp 100 ribu. (Sekarang iuran kelas I Rp 81 ribu, kelas II Rp 51 ribu, dan kelas…

Keywords: Fraud, BPJS Kesehatan, Investigasi BPJS Kesehatan, 

---

Foto Terkait