Kartu Prakerja Berpotensi Merugikan Negara

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-06-20 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

KOMISI Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah masalah dalam Kartu Prakerja. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pelaksanaan program pelatihan secara daring (online) berpotensi fiktif dan tidak efektif. “Ini juga merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak punya mekanisme kontrol,” kata Alexander dalam jumpa pers, Kamis, 18 Juni lalu.
Alexander mengatakan hasil evaluasi tim KPK selama tiga pekan menunjukkan mayoritas dari 9,4 juta pendaftar Kartu Prakerja tak memenuhi kriteria sasaran. KPK mendata ada sekitar 1,7 juta penduduk yang terkena dampak pandemi Covid-19, tapi hanya 143 ribu di antara mereka yang mendaftar. Proses pendaftaran ini juga dianggap bermasalah karena menggunakan metode identifikasi wajah yang menghabiskan biaya hingga Rp 30,8 miliar. “Berlebihan pakai face recognition,” ujar Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan.
KPK juga menduga penunjukan mitra pelatihan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan pemerintah. Apalagi ada dugaan lima dari delapan perusahaan pelaksana program memiliki konflik kepentingan. Menurut Alexander, dari 1.895 pelatihan yang berlangsung selama pandemi, hanya 327 yang memenuhi standar. Dia juga mempersoalkan tidak ada mekanisme kontrol terhadap peserta untuk menyelesaikan pelatihan.
Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan pihaknya akan mempelajari temuan KPK itu. “Komite Cipta Kerja akan menelaah lebih lanjut temuan tersebut,” katanya, Jumat, 19 Juni lalu.
 
Kartu Sakti Penuh Kontroversi
MENJADI program kampanye Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, Kartu Prakerja kini menjadi jurus pemerintah mengatasi dampak ekonomi akibat wabah corona. Sejak…

Keywords: KPK, Papua, Wiranto, Muhammad Nazaruddin, Kartu Prakerja, 

---

Foto Terkait