Ruu Bantuan Hukum Timbal Balik Disahkan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-07-11 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

PERJANJIAN Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss disetujui panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 2 Juli lalu. Ketua Panitia Khusus MLA Ahmad Sahroni mengklaim kejahatan pajak dan pencucian uang dapat ditelusuri dengan pengesahan undang-undang tersebut. “Semua kejahatan pidana, terutama perbankan, bisa dilacak,” katanya di Jakarta pada Rabu, 8 Juli lalu. Politikus NasDem itu mengatakan kerja sama dengan Swiss akan menguntungkan Indonesia. Sebab, negara tersebut menjadi pusat finansial terbesar di Eropa. Rencananya, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik disahkan pada Selasa, 14 Juli 2020. Pembahasan bantuan hukum Indonesia-Swiss ini dirintis pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perundingan berlanjut ketika Presiden Joko Widodo memerintah. Melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, pemerintah dua kali membahas perjanjian itu dengan pemerintah Swiss, yakni pada 2015 di Bali dan 2017 di Swiss. Yasonna menyebutkan isi perjanjian itu menyangkut sejumlah upaya memulangkan aset yang ditengarai berasal dari tindak pidana. Pemerintah nantinya dapat meminta dokumen serta mencari keberadaan seseorang beserta asetnya kepada pemerintah Swiss. “Dengan MLA, kita bisa meminta bantuan pemerintah Swiss mengusut hasil kejahatan WNI yang disimpan di Swiss,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Mengejar Duit Haram
Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance diharapkan bakal memudahkan…

Keywords: Swiss, Reklamasi Teluk Jakarta, Virus Corona, Mutual Legal Assistance | MLA, Maria Pauline Lumowa, 

---

Foto Terkait