Senja Kala Otonomi Hong Kong

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-07-11 / Halaman : / Rubrik : INT / Penulis :

WARGA Hong Kong rutin menggelar pawai setiap 1 Juli untuk merayakan status khususnya setelah Inggris menyerahkan kota itu kepada Cina pada 1997. Sejak penyerahan itu, Wilayah Administratif Khusus Hong Kong memiliki sejumlah otonomi dengan sedikit campur tangan dari pemerintah Cina yang dikenal dengan istilah "satu negara, dua sistem".
Kali ini, polisi melarang pawai dan menjaga ketat setiap sudut kota karena hari itu adalah hari pertama pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional. Regulasi ini melarang semua gerakan yang dianggap sebagai upaya memisahkan kota ini dari Cina. Undang-undang itu disahkan sehari sebelumnya oleh Kongres Rakyat Cina dan diteken Presiden Xi Jinping.
Namun ratusan orang tetap saja turun ke jalan. Polisi antihuru-hara menghadang mereka dengan semprotan merica, meriam air, gas air mata, dan peluru karet. Setidaknya 370 orang ditangkap, termasuk sepuluh orang yang diduga melanggar undang-undang baru tersebut. Salah satunya Tong Ying-kit. Pemuda 23 tahun ini naik sepeda motor sambil mengusung spanduk bertulisan "Bebaskan Hong Kong, Revolusi Zaman Kita" dan menabrak kerumunan polisi.
Pemuda itu diadili di Pengadilan West Kowloon, Senin, 6 Juli lalu, dan menjadi korban pertama Undang-Undang Keamanan Nasional. Ia didakwa dengan pasal penghasutan karena "mengatur, merencanakan, melakukan, atau berpartisipasi dalam aksi" yang bertujuan memisahkan Hong Kong dari Cina dan pasal terorisme karena melakukan kegiatan yang bisa membahayakan keamanan umum.

Sejumlah aktivis dan demonstran terlihat berada di dalam bis Polisi Hongkong, usai demonstrasi menentang Rancangan Undang-Undangn Kemanan Nasional di Hong Kong, 28 Juni 2020./Reuters/Tyrone Siu
Aktivis prodemokrasi mengecam regulasi baru ini. "Undang-undang ini pada dasarnya mengakhiri 'satu negara,…

Keywords: Hong Kong, Amerika Serikat, Cina | Pemerintah Cina, Ancaman terhadap Demokrasi, 

---

Foto Terkait