Banyak Pihak Enggak Happy

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-07-18 / Halaman : / Rubrik : LAPUT / Penulis :

SEMBILAN bulan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir terus menghadapi masalah pengisian komisaris. Banyak lembaga, partai politik, relawan, dan organisasi kemasyarakatan menitipkan nama calon komisaris kepadanya. Manakala permintaan itu tak bisa dipenuhi, Erick pun menuai kritik. Pada Kamis, 16 Juli lalu, selama sekitar satu setengah jam Erick menjelaskan kepada tim Tempo soal berbagai masalah yang dihadapinya dan upayanya merestrukturisasi BUMN. “Selama saya meyakini hal itu benar, sudah sesuai dengan blueprint, serta mendapat dukungan presiden, saya akan jalan terus,” katanya.
Sejumlah pihak mengkritik pengisian komisaris dan direksi BUMN. Apa tanggapan Anda? Jika yang dimaksud rangkap jabatan, itu bukan hal baru. Kebijakan itu sudah berlaku pada pemerintahan sebelumnya karena perusahaan BUMN itu seratus persen milik negara. Menurut saya, kebijakan itu ada manfaatnya. Kementerian, kepolisian, atau TNI menempatkan orang-orangnya dalam rangka menjaga kepentingan negara. Adanya wakil pemerintah di BUMN membuat kami menjadi pihak yang pertama tahu apabila perusahaan mengeluarkan kebijakan.
Bisakah komisaris bekerja optimal jika mereka merangkap jabatan? Saya sedang membuat aturan agar kehadiran para komisaris itu minimal 50 persen dari total jumlah rapat yang diadakan perseroan setiap bulan. Rugi bandar kalau mereka cuma sekali datang rapat tapi gajinya puluhan juta. Kami juga membuat regulasi agar Kementerian BUMN berhak mengevaluasi kinerja komisaris dan direksi setiap tahun. Jadi posisi mereka bukan harga mati yang sama sekali tak bisa di-review.…

Keywords: Kementerian BUMN, Bagi-bagi Komisaris BUMN, Erick Thohir, Transformasi BUMN, Komisaris BUMN, Garibaldi Thohir | Boy Thohir, 

---

Foto Terkait