Pendisiplinan Masyarakat Oleh Tni Menuai Kritik

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-08-08 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

SEJUMLAH kalangan mengkritik masuknya Tentara Nasional Indonesia dalam pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi corona. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pelibatan itu menunjukkan niat pemerintah menerapkan kebijakan darurat sipil. “Militer turun untuk menegakkan aturan,” kata Feri, Rabu, 5 Agustus lalu.
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan pelibatan militer dalam kegiatan sipil bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Menurut dia, militer seharusnya berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Ia khawatir tentara akan mendisiplinkan masyarakat dengan pendekatan keamanan.
Pelibatan TNI itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin yang ditandatangani pada Senin, 3 Agustus lalu. Dalam instruksi tersebut, Presiden juga memerintahkan kepala daerah melibatkan TNI untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, memperkirakan instruksi tersebut tak akan efektif. Seharusnya pemerintah mendorong munculnya inisiatif masyarakat melalui pendekatan kesehatan.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan lembaganya belum memutuskan metode pendekatan untuk mengawasi kepatuhan masyarakat. “Metodenya pasti akan berbeda-beda di setiap daerah karena tak semua daerah punya aturan yang memberikan sanksi untuk pelanggar protokol,” ucapnya.
Anggota staf khusus presiden, Dini Purwono, menyatakan pelibatan TNI sesuai dengan aturan. Sebab, Undang-Undang TNI menyatakan tugas militer tak hanya menangani pertahanan perang dan operasi militer, tapi juga memulihkan kondisi keamanan negara akibat bencana. “Tak ada tugas dan fungsi TNI yang dilampaui,” ujarnya.
…

Keywords: Tentara Nasional Indonesia | TNI, Komisi Pemilihan Umum | KPU, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan, Covid-19, 

---

Foto Terkait