Tersandung Stempel Toko

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-08-08 / Halaman : / Rubrik : LAPSUS / Penulis :

HERLAMBANG P. Wiratraman, pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, mengingat kembali pengalaman risetnya yang memakai dana pemerintah pada 2008. Anggarannya Rp 80 juta. Temanya mengenai partisipasi politik masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Sebagai pengajar yang kerap mendapatkan dana hibah penelitian dari luar negeri, ia segera tahu perbedaan keduanya. “Administrasi untuk mengakses dana riset pemerintah lebih sulit daripada laporan risetnya,” katanya, Kamis, 6 Agustus lalu.
Keluhan Herlambang ini satu contoh satu dari sejumlah masalah yang dihadapi para peneliti di lembaga yang dibiayai negara, termasuk perguruan tinggi. Dalam studi The Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), yang dirilis Juni 2020, pakem laporan administrasi yang ditetapkan pemerintah itu berkontribusi pada iklim riset. “Ini yang kami maksud dengan budaya audit yang kontraproduktif terhadap kinerja riset,” ujar Zulfa Sakhiyya, pengajar Universitas Negeri Semarang, yang menjadi salah satu penelitinya, Jumat, 7 Agustus lalu.
Menurut Herlambang, dinamika di lapangan saat penelitian itu beragam dan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan. Risetnya dulu dilakukan di Blitar, Jawa Timur. Di sana belum ada taksi sehingga tak ada bukti kuitansi transportasi. Perjalanan untuk menemui satu narasumber ke narasumber lain diantar memakai kendaraan warga setempat. Itu sudah pasti tidak ada kuitansinya. Apa boleh buat, anggaran pemerintah itu tidak bisa dipakai karena ketiadaan bukti administratif. Beberapa peneliti, kata Herlambang, sampai punya stempel toko agar urusan administrasi laporan keuangan ini beres. “Itu hal yang dianggap biasa. Menyedihkan memang,” ucapnya.
Kesulitan serupa…

Keywords: Menteri Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Airlangga | Unair, 

---

Foto Terkait