Pelatihan Militer Di Kampus Menuai Penolakan

Edisi: Edisi / Tanggal : 2020-08-22 / Halaman : / Rubrik : NAS / Penulis :

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil dan lembaga kemahasiswaan menolak rencana pemerintah memasukkan pendidikan militer ke kampus. Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra, menilai rencana itu berpotensi memasukkan budaya militeristik, termasuk melanggengkan perpeloncoan, di kalangan mahasiswa. “Merusak iklim budaya pendidikan demokratis,” katanya pada Selasa, 18 Agustus lalu. Ardimanto menilai aksi bela negara tidak hanya melalui pelatihan militer, tapi bisa dengan meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa. Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar, meminta pemerintah mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan daripada menerapkan pendidikan militer. Sedangkan koordinator bidang sosial-politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Rozy Brilian Sodik, meminta pemerintah memperjelas tujuan pendidikan militer, karena bela negara memiliki aspek luas dan bisa dilakukan dalam banyak hal. Pada Ahad, 16 Agustus lalu, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan pendidikan militer bersifat sukarela dan akan dimasukkan ke penilaian satuan kredit semester. Menurut dia, program itu bertujuan agar anak muda bisa lebih mencintai negara dan bangga menjadi orang Indonesia. Wahyu mengatakan rasa cinta kepada negara bisa ditunjukkan dengan bergabung sebagai komponen cadangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paristiyanti Nurwardani mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas petunjuk teknis penerapan pendidikan militer di kampus. Ada kemungkinan pendidikan militer…

Keywords: Densus 88, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , Wajib Militer, Firli Bahuri, Komponen Cadangan, Konsil Kedokteran Indonesia KKI, 

---

Foto Terkait